PPDB Sistem Zonasi Banyak Dikeluhkan, Ini Pembelaan Mendikbud, Sebut Ada Keuntungannya
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi angkat biacara soal banyaknya keluhan seputar PPBD 2019
lihat foto
Baca juga :
Orang tua Siswa Merasa Tidak Puas, Revisi Sistem Zonasi PPDB tak Berpengaruh di Berau
Takut Banyak Anak jadi Tak Sekolah, Kabupaten Ini Pilih Belum Berlakukan PPDB Online
Muhadjir mengatakan, kondisi ini justru bisa memaksa Pemda untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta.
Dengan demikian, kata dia, sekolah negeri dan swasta di setiap daerah mengalami perbaikan dari segi infrastruktur dan kualitas pengajarannya.
"Tanggung jawab pemda untuk meng-upgrade sekolah swasta agar standar minimum sekolah swasta dapat terpenuhi," kata Muhadjir.
Muhadjir memahami dirinya menjadi target kekesalan masyarakat terhadap sistem zonasi ini.
Padahal, pihak yang seharusnya paling punya tanggung jawab besar adalah pemerintah daerah.
Pemda punya tanggung jawab meningkatkan kualitas sekolah secara merata di wilayah masing-masing.
"Memang yang disumpah serapah itu saya, tetapi yang bertanggung jawab, yang diprotes itu ya daerah-daerahnya. Daerah harus menyadari, harus sadar, dan segera bertindak untuk memenuhi layanan dasar kepada rakyat-rakyatnya," ujar Muhadjir.
PPDB di Surabaya diprotes orangtua murid
Adanya sistem Jalur Zonasi dalam PPDB SMP negeri kota Surabaya menyebabkan munculnya polemik.
Para calon pendaftar PPDB SMP negeri kota Surabaya menganggap adanya sistem Zonasi ini membingungkan dan dianggap tidak adil.
Bahkan, para wali murid sampai melakukan aksi protes di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Selasa (18/6/2019).
Situs pendaftaran PPDB SMP negeri kota Surabaya mengalami gangguan pada hari pertama pendaftaran.
