PPDB Sistem Zonasi Banyak Dikeluhkan, Ini Pembelaan Mendikbud, Sebut Ada Keuntungannya

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi angkat biacara soal banyaknya keluhan seputar PPBD 2019

PPDB Sistem Zonasi Banyak Dikeluhkan, Ini Pembelaan Mendikbud, Sebut Ada Keuntungannya
(Kompas.com / Dani Prabowo)
Mendikbud Muhadjir Effendy 

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, sistem zonasi yang digunakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 merupakan jalan untuk menemukan solusi-solusi atas permasalahan pendidikan di Indonesia.

Hal ini dia sampaikan ketika ditanya soal banyaknya keluhan masyarakat yang menyebut infrastruktur belum merata di Indonesia.

Infrastruktur itu meliputi sarana dan prasarana sekolah hingga kesenjangan guru.

"Ibarat wajah kalau dari jauh kelihatan halus, tetapi kalau setelah di-close-up dekat kelihatan bopeng-bopengnya itu. Ini setelah tahu masalah ini, akan kita selesaikan per zona mulai dari ketidakmerataan peserta didik, kesenjangan guru, ketidakmerataan guru, jomplangnya sarana prasarana antar sekolah," ujar Muhadjir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Muhadjir mengatakan, melalui sistem zonasi ini, pemerintah daerah akan lebih fokus melihat masalah yang ada di sekolah-sekolah daerahnya.

Pemerintah daerah bisa sadar banyak sekolah yang perlu ditingkatkan mutunya.

Muhadjir juga mengingatkan bahwa peningkatan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Karena uangnya ada di daerah, ya tinggal kita meminta mereka agar membenahi banyaknya kontroversi. Bahwa sudah banyak yang sadar bahwa di daerahnya sekolahnya masih belum sebagus seperti yang didengung-dengungkan," ujar Muhadjir.

Mengenai kurangnya sekolah negeri di beberapa daerah, Muhadjir mengakui, hal ini menjadi salah satu masalah dalam sistem zonasi.

Sebab, tidak semua zona memiliki sekolah negeri yang cukup untuk menampung siswa di wilayah tersebut.

Memudahkan pemetaan

Menurut Muhadjir, sistem ini justru juga akan mempermudah pemerintah memetakan kebutuhan sekolah negeri baru.

"Jadi akan ketahuan nanti, kecamatan mana yang enggak ada SMP-nya atau hanya ada ada 1 SMA. Coba dulu-dulu kan enggak ada yang tahu itu, daerah tenang-tenang saja," ujar Muhadjir.

Akibat sistem ini, banyak juga siswa yang tak tertampung sekolah negeri.

Akhirnya mereka memilih masuk ke sekolah swasta.

Baca juga :

Orang tua Siswa Merasa Tidak Puas, Revisi Sistem Zonasi PPDB tak Berpengaruh di Berau

Takut Banyak Anak jadi Tak Sekolah, Kabupaten Ini Pilih Belum Berlakukan PPDB Online

Muhadjir mengatakan, kondisi ini justru bisa memaksa Pemda untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta.

Dengan demikian, kata dia, sekolah negeri dan swasta di setiap daerah mengalami perbaikan dari segi infrastruktur dan kualitas pengajarannya.

"Tanggung jawab pemda untuk meng-upgrade sekolah swasta agar standar minimum sekolah swasta dapat terpenuhi," kata Muhadjir.

Muhadjir memahami dirinya menjadi target kekesalan masyarakat terhadap sistem zonasi ini.

Padahal, pihak yang seharusnya paling punya tanggung jawab besar adalah pemerintah daerah.

Pemda punya tanggung jawab meningkatkan kualitas sekolah secara merata di wilayah masing-masing.

"Memang yang disumpah serapah itu saya, tetapi yang bertanggung jawab, yang diprotes itu ya daerah-daerahnya. Daerah harus menyadari, harus sadar, dan segera bertindak untuk memenuhi layanan dasar kepada rakyat-rakyatnya," ujar Muhadjir.

PPDB di Surabaya diprotes orangtua murid

Adanya sistem Jalur Zonasi dalam PPDB SMP negeri kota Surabaya menyebabkan munculnya polemik.

Para calon pendaftar PPDB SMP negeri kota Surabaya menganggap adanya sistem Zonasi ini membingungkan dan dianggap tidak adil.

Bahkan, para wali murid sampai melakukan aksi protes di kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Selasa (18/6/2019).

Situs pendaftaran PPDB SMP negeri kota Surabaya mengalami gangguan pada hari pertama pendaftaran. 

Akibatnya, website tampilannya belum sinkron dengan data yang masuk dari pendaftar.

2. Seolah Tidak Merata

Kebijakan adanya jalur Zonasi sebenarnya untuk melakukan pemerataan terhadap sejumlah sekolah negeri yang ada.

Namun kenyataannya, jalur Zonasi ini justru dianggap tidak merata atau tidak adil.

Yulia, wali murid alumnus SDN Ketabang mengaku sengaja datang ke kantor Dindik Kota Surabaya setelah anaknya kalah peringkat dengan pendaftar yang jarak rumahnya lebih jauh darinya.

"Karena anak saya sempat daftar kawasan, jadi saya baru daftar reguler pukul 08.00. Langsung daftar online ke SMPN 1, anak saya masuk karena jaraknya 1,7 kilometer. Tetapi yang telihat masih acak, makanya saya ke sini. Bahkan temen anak saya yang jarak rumahnya 500 meter malah kegeser di bawah saya,"urainya.

Ia akhirnya memilih menunggu kepastian hasil di kantor Dindik Kota Surabaya, pasalnya antrean orang tua yang menunggu layanan konsultasi PPDB ini sudah mencapai ratusan.

"Saya tanya-tanya orang tua banyak yang masalahnya sama kayak akhirnya saya mantau di luar ruangan saja. Karena jawabannya sama dari petugasnya kalau sistem komputer error. Malah ada yang disuruh tanya ke skeolah asal ada yang diminta nunggu,"ujarnya.

Ratusan orang tua penuhi pelayanan satu pintu Dindik Kota Surabaya untuk mempertanyakan tampilan pendaftaran online hari pertama PPDB yang merasa pemeringkatan tidak berjalan, Selasa (18/6). Banyak pendaftar dengan rumah yang berjarak dekat dengan sekolah harus kalah bersaing dengan yang jaraknya lebih jauh dan juga banyak orang tua yang ingin menanyakan terkait zonasi yang belum dipahami.
Ratusan orang tua penuhi pelayanan satu pintu Dindik Kota Surabaya untuk mempertanyakan tampilan pendaftaran online hari pertama PPDB yang merasa pemeringkatan tidak berjalan, Selasa (18/6). Banyak pendaftar dengan rumah yang berjarak dekat dengan sekolah harus kalah bersaing dengan yang jaraknya lebih jauh dan juga banyak orang tua yang ingin menanyakan terkait zonasi yang belum dipahami. (surabaya.tribunnews.com/ahmad zaimul haq)

Hal serupa diungkapkan Pipit, warga Keputran yang data anaknya hilang dari pemeringkatan PPDB SMPN. Padahal jarak rumahnya dengan sekolah hanya sekitar 700 meter.

"Saya cuma 700 meter tersingkir, yang di atas satu kilometer kok datanya nggak bergerak. Makanya saya mau tanya ke sini,"urainya.

Sementara itu Tim PPDB dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Yudhi Purwananto menyebutkan, tampilan data di laman ppdbsurabaya.net memang agak aneh. Seperti jarak rumah yang jauh dari sekolah bisa lebih unggul peringkatnya dibandingkan jarak rumah yang dekat dengan sekolah.

Namun, tampilan tersebut tidak lama lagi akan sesuai dengan keinginan masyarakat. 

“Seleksi jalur zonasi umum itu berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal. Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka prioritas diberikan kepada calon peserta didik baru (CPBD) yang mendaftar lebih awal,” terangnya.

Dia menegaskan, informasi yang banyak berkembang di masyarakat dalam PPDB SMP jalur zonasi umum ini adalah cepat-cepatan mendaftar. Sehingga, puncak pendaftar adalah pada hari pertama buka.

“Sejak dibuka tadi malam hingga pukul 16.20 WIB ini, jumlah pendaftar mencapai 20.973. Dulu ketika pakai nilai UN, pendaftar malah nunggu hingga akhir-akhir pendaftaran,” tegasnya.

3. Penjelasan Dindik Kota Surabaya

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, Ikhsan mengatakan pertimbangan seleksi PPDB zonasi umum menggunakan jarak dan waktu mendaftar, sehingga pendaftar banyak didominasi pada hari pertama pendaftaran.

Hal ini mengakibatkan website tampilannya belum sinkron dengan data yang masuk dari pendaftar.

“Masyarakat kami imbau jangan khawatir. Pelaksanaan zonasi umum sampai tanggal 20 Juni 2019, selama pelaksanaan pendaftaran ini perankingan sifatnya masih sementara. Yang namanya belum muncul, jangan khawatir, rekapannya tetap ada. Besok bisa di cek lagi, yang jelas semua data pendaftar pasti terekam di sistem PPDB,” ujar mantan Kepala Bapemas dan KB Kota Surabaya ini pada SURYA.co.id, Selasa (18/6/2019).

4. Informasi Penanganan Keluhan

Yudhi Purwananto menjelaskan secara teknis bahwa server tidak masalah. Bahkan, tim IT yang menangani PPDB SMP Kota Surabaya mencapai 25 orang.

“Kalau ada nama pendaftar yang namanya hilang, nanti cek di rekap pendaftar. Ini perubahan terus berjalan, bisa di cek lagi besok,” katanya.

Subscribe Official YouTube Channel:



Baca juga:


Belahan Rok Punya Tujuan Khusus, 5 Hal tentang Seragam Pramugari Lion Air yang Jarang Diketahui


Putri Pemilik Hotel yang Jatuh dari Lantai 8 Ternyata Baru Bersihkan Vihara, Dikenal Ramah dan Baik


RM BTS Punya IQ 148, Ini 7 Bukti Kejeniusannya! Bikin Member BTS Terperangah


VIRAL Foto-foto Perjuangan Anak-anak Demi Sekolah, Seberangi Sungai Deras dengan Dibungkus Plastik


Berikut 5 Fakta Terkait Argentina Setelah Memastikan Lolos ke Perempat Final Copa America 2019



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banyak Keluhan soal PPDB Sistem Zonasi, Ini Pembelaan Mendikbud " dan di  surya.co.id dengan judul 3 Fakta Jalur Zonasi PPDB SMPN di Surabaya, Situs Error hingga Protes Orangtua ke Dindik Surabaya

Editor: Doan Pardede
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved