Jelang Putusan MK, Selain Jadi Bahan Tertawaan Advokat TKN Kembali Sebut Bambang Widjojanto Konyol

TRIBUNKALTIM.CO - Jelang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres Mahkamah Konstitusi, Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi-Maruf kembali menyerang Bambang WIdjojanto.

Statement Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi ini dianggap konyol.

Diketahui, Bambang Widjojanto meminta institusi negara untuk membuktikan kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2019.

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional ( TKN) Ade Irfan Pulungan mengatakan pernyataan Bambang Widjojanto, yang meminta institusi negara ikut membuktikan kecurangan adalah sebuah kekeliruan.

Menurut dia hal itu tidak sesuai dengan tatanan hukum di Indonesia.

"Apa yang menjadi pernyataan tersebut tidak sesuai dengan sistim dan tatanan hukum kita.

Itu harus diubah dasarnya, dasar hukumnya harus diubah dulu.

Jangan karena mereka tidak dapat membuktikan dalil mereka, mereka minta orang lain. Kan susah itu," ujar Irfan di Jalan Cemara, Selasa (25/6/2019).

Dalam persidangan lalu, kata Irfan, ahli yang dinawa tim hukum 01 yaitu Eddy Hiariej sudah mengingatkan soal asas actori incumbit probatio.

Beban pembuktian sebuah perkara ada pada pihak yang mendalilkannya.

Irfan mengatakan permintaan Bambang Widjojanto bertentangan dengan asas itu.

"Ini kan konyol, tidak pernah sejarahnya terjadi dalam hukum kita," kata Irfan.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto mengakui pihaknya sebagai pemohon sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membuktikan kecurangan yang terjadi di pemilihan presiden 2019.

Menurut Bambang Widjojanto, yang bisa membuktikan kecurangan adalah institusi negara.

“Siapa yang bisa buktikan (kecurangan) ini?