Polemik Sistem Zonasi di PPDB 2019, Mendikbud :Solusi Bagi Pendidikan Indonesia

Polemik Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah khususnya di Kalimantan Timur terus berlanjut.

TribunKaltim.Co/Fachmi Rachman
PPDB ONLINE - Orang tua siswa tampak memantau persyaratan PPDB Online yang dipajang di Pintu masuk SMA Negri 1 Balikpapan, Kamis (13/6/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO - Polemik  Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah daerah khususnya di Kalimantan Timur  terus berlanjut. Bukan hanya pada penerimaan siswa baru untuk tingkatan SMP Negeri namun juga SMA Negeri.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 51 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi mulai diberlakukan di seluruh Indonesia .

Sejumlah orangtua di Kaltim mengajukan protes namun Dinas Pendidikan setempat tak mampu mengubah aturan yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Seperti di Kota Balikpapan, system zonasi tetap diberlakukan untuk  PPDB tahun ajaran 2019/2020. Pelaksanaan zonasi ini tidak mengalami perubahan, meski masih menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya orangtua murid.

PRA PENDAFTARAN - Panitia PPDB Online melakukan pengecekan syarat syarat calon siswa pada Pra pendaftaran di SMAN 1 Balikpapan, Senin (24/6). Pra Pendaftaran hari ini adalah untuk pendaftaran bagi siswa berprestasi, siswa pindahan daerah, dan siswa di RT prioritas
PRA PENDAFTARAN - Panitia PPDB Online melakukan pengecekan syarat syarat calon siswa pada Pra pendaftaran di SMAN 1 Balikpapan, Senin (24/6). Pra Pendaftaran hari ini adalah untuk pendaftaran bagi siswa berprestasi, siswa pindahan daerah, dan siswa di RT prioritas (TribunKaltim.Co/Siti Zubaidah)

Pardede, salah satu orangtua siswa di Kota Balikpapan mengatakan sistem zonasi tersebut justru menyusahkan siswa.

"Itu kan untung-untungan, kalau siswa yang kebetulan satu lingkungan dengan sekolah itu dan nilainya tidak mencukupi maka dia otamatis terbantu dengan adanya zonasi tadi. Kan kasihan yang lain yang nilainya seharusnya bisa masuk disekolah itu, harus tertutupi dengan siswa dari jalur zonasi tadi," katanya.

"Permendikbud No 51 tahun 2018 tersebut boleh dilaksanakan boleh juga tidak tergantung kesiapan daerah itu sendiri," beber Pardede.

Namun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Muhaimin menegaskan PPDB pada tahun ajaran 2019/2020 tidak mengalami perubahan.

Pendafatran PPDB online SMA N 1 Balikpapan beberapa waktu lalu
Pendafatran PPDB online SMA N 1 Balikpapan beberapa waktu lalu (Foto dokumentasi Tribun Kaltim)

Alasannya, hal itu sudah peraturan jelas dari pemerinta pusat.

Daerah tidak bisa menentang dan hanya mengikuti saja arahan pemerintah pusat.

Halaman
1234
Penulis: Samir Paturusi
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved