Respon Bambang Widjojanto Kala Gugatan Prabowo-Sandi Ditolak: Jalan Panjang Berliku dan Berkelok

Majelis hakim menjawab satu per satu dalil yang diajukan Prabowo-Sandi.

Menurut Mahkamah, seluruh permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Maruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Mengadu ke Komnas HAM dan Mahkamah Internasional

Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi. 

Terkait dengan putusan sidang MK tersebut, Abdullah Hehamahua, Koordinator lapangan Aksi Kawal MK mengatakan bakal melaporkan sistem IT KPU ke Peradilan Internasional.

Peradilan Internasional dapat melakukan audit terhadap IT KPU yang dinilainya terdapat  kecurangan, demikian menurut Abdullah Hehamahua.

Kamis (27/6/2019), Abdullah Hehamahua di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, "Ya mereka bisa melakukan audit forensik terhadap IT di KPU bagaimana ada kecurangan."

Rencananya, hari ini, Jumat (28/6/2019) mantan penasihat KPK ini juga mengajak massa aksi untuk ikut menyambangi kantor Komnas HAM.

Dirinya mengatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran HAM dalam kematian 10 orang dalam kerusuhan 21-22 Mei.

Abdullah menginginkan Komnas HAM mengusut kasus tersebut.

"Kita juga akan melaporkan kasus petugas KPPS yang meninggal, kita juga meminta Komnas HAM untuk memproses korban meninggal pada peristiwa 21-22 Mei sebagai bentuk pelanggaran HAM, apa lagi korbannya remaja," kata Abdullah Hehamahua.

Dalam orasinya di Jalan Medan Merdeka Barat, Abdullah Hehamahua mengatakan, "Kita ingin IT KPU diinvestigasi, agar keadilan bisa ditegakkan. Mudah-mudahan Oktober bukan dilantik.

Kalau sampai Oktober juga belum ada kemenangan. Masih ada waktu 5 tahun kita mengajukan capres-cawapres dari kita sendiri. Bikin partai sendiri.

Mau dibawa ke mana?