Pilpres 2019

Seluruh Dalil Prabowo-Sandi Ditolak, Mahfud MD: Hakim MK Tak Peduli Penilaian Masyarakat

Putusan Hakim MK yang menolak seluruh dalil Prabowo-Sandi masih menjadi topik bahasan menarik. Mahfud MD menyebut hakim tak peduli penilaian rakyat

TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Mahfud MD. Ini pernyataan Mahfud MD terkait sidang sengketa Pilpres 2019. MK bisa saja langsung putuskan hasil Sidang MK, begini analisanya. 

TRIBUNKALTIM.CO - Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh dalil kubu Prabowo-Sandi, masih menjadi topik bahasan menarik.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memberikan penjelasan mengenai keterangan hakim MK dalam membacakan dalil permohonan di sidang putusan sengketa Pilpres 2019.

Mahfud MD mulanya ditanya pembawa acara terkait ditolaknya seluruh gugatan pemohon yakni kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dengan alasan 'tidak beralasan menurut hukum'.

Penjelasan tersebut disampaikan Mahfud MD saat menjadi narasumber di program TV One, Kamis (28/6/2019).

Menanggapi Putusan MK, Mahfud mengatakan hal itu bisa dinilai dari dua segi.

"Memang iya, saya bisa jawab dari dua segi, kalau bagi hakim itu tidak peduli masyarakat mau menilai apa.

Hakim hanya bertugas mengatakan ini terbukti apa tidak, ternyata tidak terbukti," papar Mahfud MD menjelaskan alasan pertama.

"Nah di masyarakat bisa timbul macam-macam, 'masa begitu tidak terbukti?'

Itu kan terserah saja," tambahnya.

Menurutnya, masing-masing paslon memiliki keadilan yang ingin ditegakkan.

Hal ini disebutkannya, dengan melihat perolehan suara pihak pemohon Prabowo-Sandi yakni 44 persen, sedangkan pihak terkait yaitu kubu 01 Joko Widodo-Maruf Amin peroleh 56 persen.

"Kalau Anda bilang itu makna itunya besar, mungkin karena dia didukung oleh 44 persen suara, lho yang juga mendapat keputusan merasa adil kan yang juga dapat 56 persen suara," jelasnya.

"Kalau malah dibalik yang benar 44 persen dengan fakta hanya seperti itu, ributnya lebih besar lagi, karena itu 56 persen," kata Mahfud.

"Oleh sebab itu kembali lagi saja ke hukum. Tidak bisa membuktikan di dalam dalil-dalil yang disampaikan sebagai isi pokok permohonan itu di dalam petitum atau positanya (dasar alasan)."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved