Sederet Fakta Calon Menteri Jokowi, Ada yang Senyum, Siap dengan Syarat, dan Ada yang Tegas Menolak

Presiden Jokowi akan membentuk Kabinet Kerja Jilid II. Ada nama Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, hingga Sandiaga Uno. Komentar mereka pun beragam

Sederet Fakta Calon Menteri Jokowi, Ada yang Senyum, Siap dengan Syarat, dan Ada yang Tegas Menolak
Biro Pers Setpres
Jokowi saat menghadiri Pertemuan Pemimpin ASEAN dengan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) di Hotel Athenee Bangkok, Sabtu (22/6/2019) sore. 

TRIBUNKALTIM.CO - Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sudah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih untuk periode 2019-2024.

Pasangan tersebut ialah Joko Widodo dan Maruf Amin.

Pasangan ini tinggal menunggu acara pelatikan yang akan digelar MPR 20 Oktober mendatang.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019, tugas paling awal pasangan Jokowi-Maruf tentu menyusun Kabinet Kerja Jilid II.

Beberapa nama pun sudah dikabarkan masuk radar calon Menteri Jokowi.

Selain nama-nama lawas seperti Sri Mulyani, Susi Pudjiastutusi, Tjahjo Kumolo, berkembang pula nama-nama baru.

Sebut saja Agus Harimurti Yudhoyono, Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, hingga Sandiaga Uno, Cawapres 02 pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Selain itu, partai pengusung Jokowi seperti PKB dan Golkar juga sudah mengajukan sejumlah nama yang akan dipilih menjadi Menteri Jokowi.

Jokowi pun sudah membeber kriteria utama calon menterinya.

"Mampu mengeksekusi program-program yang ada, kemampuan eksekutor yang paling penting.

Memiliki kemampuan manajerial yang baik, seperti mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro, kemampuan ekonomi daerah, maupun semuanya," kata Jokowi seusai menghadiri Silaturahim Nasional dan Buka Puasa Bersama HIPMI di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Selain sebagai eksekutor program yang mumpuni, Jokowi juga menginginkan jajaran kabinetnya nanti bisa menangani masalah-masalah yang ada dengan benar.

Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya menteri-menteri yang berintegritas.

Akan tetapi, Jokowi belum mau berbicara mengenai komposisi menteri dari kalangan partai politik dan profesional.

Lantas, bagaimana sejumlah komentar tokoh yang namanya dikaitkan bakal menjadi Menteri Jokowi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD usai gelar halal bihalal Gerakan Suluh Kebangsaan dengan awak media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD usai gelar halal bihalal Gerakan Suluh Kebangsaan dengan awak media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019). (Fransiskus Adhiyuda/Tribunnews.com)

1. Mahfud MD

Mahfud MD angkat bicara soal jabatan menteri di kabinet yang akan disusun oleh pemerintahan presiden terpilih periode 2019-2024 ke depan.

Koalisi yang mereka bangun bahkan sudah membicarakan mengenai posisi menteri yang akan mengisi susunan kabinet.

Terkait susunan kabinet, nama Mahfud MD juga sering disebut akan mengisi posisi menteri.

Namun ketika ditanya mengenai kabar tersebut, Mahfud MD mengaku cuek.

Ia bahkan tidak ingin ikut bicara soal kemungkinan posisi menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf ke depannya.

Menurutnya, posisi menteri adalah hak presiden.

Sehingga ia menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden terpilih nantinya.

"Kalau di luar sih banyak (yang membicarakan potensi Mahfud MD menjadi menteri)," kata Mahfud MD saat diwawancarai oleh jurnalis senior, Abdul Kohar di acara Medcom.id, Selasa (25/6/2019).

"Tetapi saya tidak akan ikut bicara, rasanya kurang tepat, itu urusan presiden."

"Biar presiden nyaman, pilih sendiri, silahkan siapa saja," imbuhnya.
Soal siapa yang akan menjadi menteri, Mahfud MD tak ingin ikut 'ambil pusing'.

Ia tak ingin ikut mengintervensi pilihan presiden.

"Pokoknya yang penting presiden nyaman bekerja, cocok dengan kabinetnya, menterinya profesional," kata Mahfud MD.

"Kita tidak usah menawarkan diri, tidak usah nawarin orang lain."

"Presiden jangan diganggu dengan hal-hal yang seperti ini."

"Yang penting Indonesia ke depan menjadi lebih baik."

"Pak Jokowi kan enggak mempertaruhkan jabatan lagi yang akan datang."

"Sehingga dia sekarang betul-betul untuk bangsa dan negara, good itu," pungkasnya.

Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu.
Yusril Ihza Mahendra selaku pihak terkait bersiap mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. ((ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A))

2. Yusril Ihza Mahendra

Saat disinggung kemungkinannya ditunjuk sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi, hingga saat ini Yusril Ihza Mahendra mengaku belum mendapat tawaran.

"Enggak, enggak ada (tawaran).

Belum ada pembicaraan apa-apa jadi saya tetap sebagai advokat," kata Yusril di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019). Yusril Ihza Mahendra mengaku, dirinya senang dengan pekerjaannya sebagai advokat.

Namun demikian, Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf ini akan mempertimbangkan jika memang mendapat tawaran sebagai menteri.

"Kita pertimbangkan lah nanti baik manfaatnya mudaratnya bagi saya dan bagi kita semua," ujarnya.

Sekalipun masuk ke pemerintahan, Yusril ingin tetap fokus di bidang hukum.

Sejumlah masalah di bidang hukum dan konstiusi, juga HAM, menjadi fokus Yusril selama ini.

"Tapi kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan tentu kalau saya merasa betul ada hal hal masalah masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," ujar Yusril Ihza Mahendra.

"Saya kira kalau saya terlibat dirasakan perlu mungkin saya fokusnya akan menangani persoalan-persoalan seperti ini," sambungnya.

Yusril Ihza Mahendra pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Setelahnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM."

Sandiaga Uno saat mengunjungi Gor Radio Dalam, tempat penghitingan suara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Rabu (24/4/2019)
Sandiaga Uno saat mengunjungi Gor Radio Dalam, tempat penghitingan suara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Rabu (24/4/2019) ((KOMPAS.com/ JIMMY RAMADHAN AZHARI))

3. Sandiaga Uno

Sandiaga Uno, Capwapres Prabowo, sempat diisukan menerima tawaran posisi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Namun, Sandiaga Uno tampaknya sudah mengirimkan sinyal akan menolak tawaran menteri, tersebut.

Sandiaga Uno mengatakan, perjuangan untuk membangun Indonesia tak harus berada dalam struktur pemerintahan.

Sandiaga Uno mengatakan, sebagai pihak yang tidak terpilih di Pilpres 2019, ikhtiar untuk mewujudkan keadilan sosial dapat dilakukan dengan menjadi mitra penyeimbang untuk menjaga pemerintahan.

"Sebagaimana lazimnya suatu pemilu, yang terpilih akan memimpin pemerintahan.

Yang tidak terpilih akan berperan sebagai mitra penyeimbang untuk menjaga jalannya pemerintah ke depan," kata Sandiaga melalui akun resmi Instagram @sandiuno, Minggu (30/6/2019).

Sandiaga Uno yang juga Ketua DPP Gerindra mengatakan, berada di luar pemerintahan bukan karena tak ingin bersama-sama dengan pemerintah.

Namun, ia ingin ada ada pihak-pihak yang menjaga dan mengingatkan jalannya pemerintahan.

"Bila ada mekanisme saling cek, saling kontrol saling menjaga, dan saling mengingatkan, maka InsyaAllah jalannya pemerintahan akan baik," ujarnya.

Sandiaga Uno mengatakan, pemerintahan ke depannya harus dapat memastikan lapangan kerja selalu terbuka, harga-harga bahan pokok terjangkau dan terkontrol.

Ia juga ingin memberikan solusi agar perekonomian terkendali dengan baik.

"Dan kita harus pastikan lapangan kerja terus terbuka dan harus kita pastikan harga-harga bahan pokok terjangkau dan terkontrol," tuturnya.

Selanjutnya, Sandiaga Uno mengapresiasi seluruh tim hukum dan seluruh pendukungnya yang telah bersama-sama menjalankan proses konstitusional dengan penuh tanggung jawab.

"Apresiasi kami kita sudah bersama-sama menjalankan tugas konstitusional dengan penuh tanggung jawab menjaga idealisme, dan memperjuangkan kejujuran dan keadilan," pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diwawancarai awak media usai menjenguk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruang ICU Gedung Bedah Pusat Terpadu RSUD Dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (29/6/2019)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diwawancarai awak media usai menjenguk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruang ICU Gedung Bedah Pusat Terpadu RSUD Dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (29/6/2019) (KOMPAS.com/GHINAN SALMAN)

4. Tjahjo Kumolo

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut menghadiri penetapan Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode tahun 2019-2024, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019) sore.

Saat ditanya awak media terkait kemungkinan dirinya terpilih kembali menjadi menteri Jokowi pada periode pemerintahan kedua, Tjahjo Kumolo hanya senyum-senyum saja.

Dirinya enggan menanggapi pertanyaan tersebut.

Baca Juga

Soal Kans Menteri, Arief Poyuono Ungkap Kelebihan Adian Napitupulu, Salah Satunya Setia Kawan

Menteri-menteri Jokowi Dipanggil ke Istana, Ini yang Dibahas Menurut Moeldoko

Tak Lagi Pertaruhkan Jabatan Bila Kembali Presiden, Mahfud MD Blak-blakan Soal Jatah Menteri Jokowi

Tjahjo Kumolo hanya memberikan tanggapan ketika ditanya soal tahapan pemungkas Pilpres 2019 hari ini.

Menurut Tjahjo, KPU sudah sukses menjalankan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 sesuai tahapan yang tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU (PKPU).

"Saya kira secara konstitusional pelaksanaan Pileg dan Pilpres ini sudah berjalan sesuai dengan undang-undang, sesuai tahapan sesuai PKPU yang dipersipakan dengan detail oleh KPU," kata Tjahjo Kumolo di lokasi, Minggu (30/6/2019).

Sebagai pihak pemerintah, ia mengapresiasi kinerja KPU yang selama ini menjadi mitra setia Kemendagri untuk pendataan penduduk terkait dengan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) berjalan baik. (*)

(Tribunkaltim.co/Rafan A Dwinanto)

SUBSCRIBE OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL

BAGA JUGA

Terpilih Jadi Presiden, Berikut 10 Janji Jokowi yang Patut Ditagih, Ada Internet Anti Lelet

SEJARAH HARI INI: 1 Juli Hari Bhayangkara, Lihat Daftar Kapolri, Siapa Menjabat Paling Singkat?

Berbagi Status di Media Sosial Facebook dan Instagram Story Bisa Dilakukan Pakai WhatsApp

Akan Cerai dengan Song Joong Ki, Song Hye Kyo Tampak Kurus & Menangis, Ini Foto Kebersamaan Mereka

Kelakuan Hotman Paris Kini Ditiru Anak Bungsunya, Beginilah Lagaknya di Depan Kamera

Penulis: Rafan Arif Dwinanto
Editor: Januar Alamijaya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved