Pilpres 2019
Soal Peluang di Kabinet Jokowi-Maruf, Begini Kata Wiranto, Sebut Bisa Juga Karena Untung-untungan
Siapa saja yang akan menjadi menteri Presiden Jokowi masih menjadi perbincangan hangat. Sejumlah nama sudah mulai mengemuka
lihat foto
"Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30-an juga akan banyak," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).
Terlalu banyak oposisi bisa jadi otoriter
Ahli hukum tata negara Juanda berpendapat bahwa sebaiknya peran oposisi harus tetap dijalankan oleh partai politik non-pendukung pemerintah.
Ia berharap partai-partai yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 tidak mengalihkan dukungannya ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.
Pasalnya, menurut Juanda, jika sebagian besar partai di parlemen bergabung dengan pemerintah, maka pemerintahan akan cenderung menjadi otoriter.
"Ketika kekuasaan itu menumpuk di dalam satu tangan itu namanya sudah tirani dan otoriter absolut akan terjadi," ujar Juanda dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Baca juga :
Sindir Gaya Satu Menteri yang Pidato Bak Presiden, Jokowi: Jangan-jangan Ingin jadi Presiden, Wapres
Siapa yang Menewaskan 9 Korban di Aksi 22 Mei Masih Misteri, Wiranto: Mereka Perusuh
"Nah ini yang kita sangat tidak inginkan dan ini akan terjadi nanti apabila katakanlah rekonsiliasi dalam konteks bahwa semua akan masuk ke dalam kabinet, tinggal PKS saja. Saya kira tidak elok dalam rangka membangun demokrasi konstitusional," ucapnya.
Juanda mengatakan, dalam sebuah negara demokrasi, peran oposisi sangat diperlukan.
Keberadaan oposisi dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi seluruh kebijakan serta program pemerintah.
"Saya pikir yang penting dalam negara demokrasi bagaimana kontrol atau pengawasan dari masyarakat kemudian lembaga yang berwenang," kata Juanda.
Sebelumnya, calon presiden pada Pilpres 2019 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara resmi telah membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
