Berita Pemprov Kalimantan Utara

Berpenghasilan Rendah, 2.940 Rumah Warga di Kaltara Ini Direhab Pemerintah

Program rehab rumah untuk keluarga kurang mampu di Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini segera direalisasikan.

Berpenghasilan Rendah, 2.940 Rumah Warga di Kaltara Ini Direhab Pemerintah
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie meninjau salah satu rumah warga yang mendapat bantuan rehab dari pemerintah. 

TANJUNG SELOR - Program rehab rumah untuk keluarga kurang mampu di Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini segera direalisasikan.

Menurut laporan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Rumah, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara, saat ini sudah tahap verifikasi. Ditargetkan pada bulan Juli ini juga, rehab rumah sudah bisa dimulai.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuali laporan yang diterima, tahun ini ada sebanyak 2.940 unit rumah warga kurang mampu di Provinsi Kaltara yang mendapat bantuan rehab.

Saat ini tengah diverifikasi kelayakannya untuk menerima bantuan tersebut. Dengan rincian, 2.500 unit rumah akan memperoleh bantuan rehab rumah dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan 440 unit lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara 2019.

“Peran masing-masing kabupaten dan kota sebagai tim teknis untuk melakukan verifikasi kepada calon penerima bantuan. Baik dalam melakukan pengawasan maupun monitoring pelaksanaannya,” kata Irianto.

Adapun total anggaran yang dikucurkan untuk program bantuan rehab rumah ini sebesar Rp 50,350 miliar.

Rinciannya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) lokasi dari pusat, melalui APBN, program yang dinamai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini dianggarkan bantuan sebesar Rp 43,75 miliar.

Sedangkan yang bersumber dari APBD, sesuai SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.387/2019 tentang Lokasi dan Besaran Nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Program Peningkatan Kualitas Sanitasi dianggarkan bantuan sebesar Rp 6,6 miliar.

Gubernur mengatakan, rehab rumah untuk warga kurang mampu, melalui program BSPS diberikan kepada masyarakat Kaltara, sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

“Saya minta pendataan dan verifikasi dilakukan dengan teliti dan terbuka. Juga jangan sampai salah sasaran. Yang menerima bantuan, harus yang memang benar-benar membutuhkan,” tegas Irianto.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved