Berita Pemprov Kalimantan Utara

Berpenghasilan Rendah, 2.940 Rumah Warga di Kaltara Ini Direhab Pemerintah

Program rehab rumah untuk keluarga kurang mampu di Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini segera direalisasikan.

Berpenghasilan Rendah, 2.940 Rumah Warga di Kaltara Ini Direhab Pemerintah
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie meninjau salah satu rumah warga yang mendapat bantuan rehab dari pemerintah. 

Disamping itu, lanjutnya, pengawasan dan pendampingan juga perlu dilakukan. Dengan tujuan masyarakat yang menerima bisa memanfaatkan bantuan itu secara maksimal.

Untuk diketahui, BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

Rumah tidak layak yang akan direnovasi, lokasinya tersebar di kabupaten dan kota se-Kaltara.
Gubernur mengatakan, khusus untuk bantuan rehab yang dari APBD. Dana tersebut diperoleh hasil efisiensi anggaran.

Yaitu berasal dari pengurangan anggaran belanja pegawai, terutama perjalanan dinas pegawai dan honor kegiatan yang dipotong.

Diungkapkan, program bantuan rumah ini merupakan upaya Pemprov Kaltara dalam mengentaskan kemiskinan.

“Masih banyak masyarakat kita yang kondisi rumahnya kurang layak. Melalui program bantuan rehab rumah ini, diharapkan juga nantinya bisa membangkitkan kepercayaan diri masyarakat,” imbuhnya.

Bantuan rehab rumah sendiri sudah berlangsung sejak 2016. Saat itu, alokasi bantuan rehab rumah yang terealisasi melalui APBN sebesar Rp 28 miliar untuk 2.509 unit rumah.

Sempat terjadi penurunan realisasi di tahun 2017 sebesar Rp 22 miliar, pada 2018, alokasi rehab rumah di Kaltara melalui APBN kembali meningkat. Begitu pun yang dari alokasi APBD, di 2017, realisasi rehab rumah sebesar Rp 4 miliar.

Di 2018, Pemprov Kaltara mengalokasikan sebesar Rp 8,5 miliar lebih. Dengan rincian rehab rumah Rp 8,25 miliar dan bangun rumah baru sebanyak 10 unit sebesar Rp 300 juta.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan pada DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara Roswan menambahkan, dalam pelaksanaannya, rumah yang direhab melalui APBN akan menerima bantuan senilai Rp 17,5 juta.

Sementara yang didanai APBD, sebesar Rp 15 juta.

“Tergantung kondisi rumah, jika rusak ringan maka bantuan tersebut diberikan sebesar Rp 10 juta. Namun apabila kerusakan rumah masuk dalam kategori rusak berat maka akan diberikan bantuan rehab sebesar Rp 15 juta,” tutup Roswan.(advertorial/hms/wil)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved