PKB Dikabarkan Minta 10 Jatah Kursi Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, Berikut Bocorannya

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya secara terang-terangan meminta jatah 10 kursi menteri masuk ke dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa pos menteri yang diminta oleh PKB diantaranya ialah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga Menteri Pertanian.

"Mendes mungkin karena memang sudah berjalan, di bidang pendidikan. Kalau menaker nggak tau belum denger.

Mudah-mudahan basis nahdliyin, yaitu petani dan nelayan," ungkap Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, dalam diskusi Polemik di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Sementara soal apakah PKB kembali meminta posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Daniel menolak.

Ia mempersilakan pos tersebut diberikan kepada mereka yang masih dan punya jiwa muda.

Padahal, saat ini Menpora diduduki oleh kader PKB yakni Imam Nahrawi. Tapi belakangan, Imam terseret kasus suap pengucuran dana hibah KONI.

"(Menpora?) Kasih yang muda aja" kata dia sambil tertawa.

Diketahui, dalam kabinet kerja pemerintah Jokowi saat ini, pos menteri yang diisi oleh kader PKB, diantaranya Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo.

Usulkan Juga Nama Non Kader

 Sejumlah pimpinan partai politik terus gencar membangun komunikasi politik jelang penentuan nama yang akan mengisi Kabinet Kerja Jilid II.

Kasak-kusuk siapa yang akan mengisi pos Menteri Jokowi, terus beredar.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak akan terfokus pada kadernya dalam mengusulkan nama-nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, ia juga akan mengusulkan tokoh-tokoh potensial yang bukan kader partainya.

"PKB mengusulkan dua sumber, ada yang kader, ada yang non kader.

Nah, dua sumber ini lagi kita godok terus," kata Cak Imin usai mengunjungi kediaman wapres terpilih Maruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Cak Imin menilai, tak masalah PKB mengajukan calon menteri dari non kader selama yang bersangkutan punya kapasitas dan kapabilitas.

Ia menargetkan, penggodokan nama-nama calon menteri PKB ini akan selesai pada pertengahan Juli.

Menurut dia, Presiden Jokowi memang sudah meminta agar pembicaraan terkait menteri dilakukan pertengahan bulan ini.

"Nanti ya nama-namanya kita serahkan Kiai Maruf, kita serahkan ke Pak Jokowi, baik kader maupun yang non kader," kata dia.

Sementara itu, Maruf Amin menyebut pembagian menteri akan disesuaikan dengan partai koalisi yang ada.

"Ada sekian partai koalisi.

Tentu jumlahnya disesuaikan," katanya.

Dia mengungkapkan, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai berapa masing-masing partai mendapatkan bagian dalam kabinet.

Sehingga belum ada nama yang muncul dari masing-masing partai.

"Belum, masing-masing berapa, apalagi orangnya. Kan belum dibahas," kata Rais Aam PBNU ini.

Ingat Jatah PKB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin saat ini sudah terlalu gemuk.

Maka dari itu, Cak Imin mengingatkan agar jika sampai oposisi yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyeberang ke koalisi, maka tidak akan mengurangi jatah kursi untuk PKB.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam wawancara unggahan kanal YouTube CNN Indonesia, Selasa (2/6/2019).

• Tertawa Tanggapi Wacana Oposisi Gabung ke Jokowi, Cak Imin Ingatkan Soal Jatah PKB

Cak Imin menyebut baiknya pihak oposisi tetap menjadi oposisi agar menjadi penyeimbang pemerintahan yang berkuasa.

Terlebih dalam koalisi Jokowi saat ini sudah mendominasi hingga 61 persen.

"Sebetulnya koalisi pendukung Pak Jokowi itu sudah kegemukan, 61 persen di parlemen.

Nah nanti kan enggak ada check and balance," ujar Cak Imin.

Meski demikian, Cak Imin tidak melarang jika partai oposisi hendak bergabung demi rekonsiliasi, asalkan tidak mengurangi jatah untuk PKB.

"Tetapi kalau memang itu menjadi urgensi agar rekonsiliasi, agar kebersamaan ya yang penting jangan mengurangi jatah PKB deh," kata Cak Imin sambil tertawa.

Berikut video lengkapnya (menit ke-0.22):

Pengamat Sebut Koalisi Tak Perlu Goda Oposisi untuk Gabung Jokowi

Senada dengan pendapat Cak Imin, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menginginkan agar pemerintah bisa seimbang dengan adanya koalisi dan oposisi.

Oleh karena itu, Adi Prayitno mengimbau agar para anggota partai koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak perlu menggoda oposisi agar bergabung koalisi mereka.

Hal tersebut disampaikan Adi Prayitno dalam tayangan Primetime News unggahan kanal YouTube metrotvnews, Senin (1/7/2019).

Saat ditanya mengenai pemerintah yang kemungkinan bisa bagi-bagi kursi terhadap oposisi, Adi Prayitno menentangnya.

Adi Prayitno berpendapat pihak pemerintah tak perlu takut kurang pendukung sehingga harus ikut mengajak pihak oposisi. (*)

SUBSCRIBE OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL:

BACA JUGA:

Ahok Bakal Sering Tampil di TV dalam Acara BTP Menjawab, Catat Jadwal Tayang Perdananya di TV Ini

Setelah Berlian 30 Karat, Barbie Kumalasari Pamer Bongkahan Berlian 1600 Karat

Update Pernikahan Sedarah Warga Bulukumba, Polres Balikpapan Khawatir Warga Main Hakim Sendiri

Simak Profil Si Cantik Zoha Rahman, Wanita Berhijab Teman Peter Parker di Spiderman: Far from Home

Diperlukan 100 Orang untuk Evakuasi Jenazah Thoriq, Begini Fakta Sulitnya Medan Gunung Piramid

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PKB Ngotot Minta Jatah 10 Menteri, Ini Bocorannya, http://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/06/pkb-ngotot-minta-jatah-10-menteri-ini-bocorannya.