Respon Arteria Dahlan, Soal Sebutan Kabinet Gemuk Bagi Kue Kekuasaan oleh Mardani Ali Sera

TRIBUNKALTIM.CO - Kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019, membuat banyak partai politik ingin merapat di pemerintahannya.

Termasuk partai politik yang semula berada di seberang Koalisi Indonesia Kerja, yakni Koalisi Adil Makmur.

Isu merapatnya PAN dan Demokrat dari koalisi pendukung Prabowo-Sandi, menuju pemerintah Jokowi-Maruf, dikhawatirkan sejumlah pihak.

Selain mengurangi kontrol oposisi kepada pemerintah, banyaknya parpol yanng bergabung berpotensi membuat struktur pemerintah Jokowi menjadi gemuk.

PDI Perjuangan mengapresiasi masukan dan saran dari sejumlah pihak agar koalisi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024 tidak gemuk.

"Kami hormati pandangan sejumlah pihak agar koalisi Indonesia Kerja tidak terlalu gemuk di masa pemerintahan kedua Jokowi," ujar politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Termasuk ketika banyak pihak berpandangan agar Partai politik (parpol) yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin saat Pilpres 2019 diminta tetap menjadi oposisi atau berada di luar barisan koalisi pemerintahan.

Tentunya hal ini dia menyakini, menjadi bagian dari pencermatan dan pertimbangan Jokowi.

"Itu sebabnya beliau ingin mendengar masukan dan pendapat banyak pihak, utamanya dari mitra koalisi," jelas anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut dia, prinsipnya sudah sangat jelas, aparatur pemerintahan harus mampu membumikan janji-janji, tidak hanya fokus di pembangunan infrastruktur tapi fokus juga untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Karena setelah infrastruktur terbangun, kesemuanya harus dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dirasakan hasil dan keberadaannya oleh masyarakat.

"Jadi titik tekannya pada postur dan personil pemerintahan yang mampu menghasilkan kerja2 yang efektif," tegasnya.

Terkait persepsi ada tidaknya koalisi yang gemuk di pemerintahan Jokowi-Maruf, kata dia, itu urusan lain dan tidak substantif.

Apakah memang masih diperlukan masuknya atau bertambahnya partai politik di koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf?

Secara teknis, dia menjelaskan, dalam pengertian adanya kebutuhan yang tidak tergantikan, tentunya tidak.

Koalisi Jokowi beranggotakan 10 partai paolitik. Itu artinya, kata dia, sudah melimpah sumber daya manusianya.

Bahkan masing-masing parpol sudah sudah mempunyai kader yang hendak ditawarkan untuk membantu Jokowi di Kabinet Kerja II.

Tapi lanjut dia, semua pihak disadarkan oleh pernyataan Jokowi saat di KPU, pasca-penetapan presiden terpilih.

Saat itu Jokowi mengatakan "bangsa ini bangsa yang sangat besar. Tidak bisa dibangun oleh satu orang, dua orang atau kelompok".

"Artinya beliau butuh peran serta aktif seluruh elemen bangsa. Melibatkan seluruh putra putri terbaik bangsa," jelasnya.

Kabinet ramping

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.

“Indonesia harus menuju negara Good Governance.

Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).

Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.

“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.

Dia pun mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).

“Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru,” ucap Mardani Ali Sera.

Dia pun mencatat jumlah kementerian di negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, China.

“Kabinet Obama (AS) 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri.

Kabinet Angel Markel (Jerman) itu 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT), 21 Menteri, 3 Komite.

Sementara Kabinet Abe (Jepang) itu 16 menteri, 4 setingkat menteri,” kata Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani Ali Sera, tidak elok juga struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi "kue kekuasaan".

“Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau "kue".

Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara.

Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat, struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat.

Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.

Di bagian akhir Mardani Ali Sera juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang ingin pemerintahannya efektif, efisien dan tidak bertele-tele.

"Dan rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” tegasnya. (*)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

GALIH GINANJAR Akui Ingin Permalukan Fairuz A Rafiq dalam Kasus Ikan Asin, Statusnya Masih Saksi

FOTO-FOTO TERBARU Song Joong Ki Disebut Makin Kurus, Kantung Mata Song Hye Kyo jadi Sorotan

SIDANG KABINET PARIPURNA, Jokowi Tegur 4 Menterinya, Ini Dua Masalah yang Diingatkan Jokowi

UPDATE Thoriq Pendaki Gunung Piramid, Meninggal Dunia Bukan Karena Terpeleset, Ini HASIL AUTOPSI

BALITA 18 BULAN TEWAS Terjatuh dari Jendela Dek 11 Kapal, Lepas dari Dekapan Sang Kakek