Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kutim, Pemerintah Setuju Peningkatan TPP ASN

Hal ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja ASN Kutai Timur di masa mendatang.

TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 mendatang terus dilakukan jajaran Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jumat (12/7/2019) pagi tadi. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 mendatang terus dilakukan jajaran Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Kutai Timur, Jumat (12/7/2019) pagi tadi.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua I DPRD Kutim, Yulianus Palangiran SE, Sekda Drs H Irawansyah M Si membacakan tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dalam DPRD Kutim yang dibacakan Kamis (11/7/2019) kemarin.

Keinginan Fraksi PPP agar pemerintah tetap menyelesaikan seluruh kewajiban pada pihak rekanan yang sempat tertunda, menurut Irawansyah sejalan dengan komitmen pemerintah.

Namun, tetap memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran, serta prinsip keadilan juga kehati-hatian.

Sementara itu, menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab Kutim juga sependapat bahwa dalam pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial dilakukan secara proporsional, dikelola secara profesional menyesuaikan dengan kaidah dan norma hukum.

Serta memenuhi aspirasi masyarakat dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan serta mengacu prioritas pembangunan daerah.

Sedangkan menanggapi pemandangan Fraksi Gerindra, Irawansyah mengatakan terima kasih atas dukungan pada peningkatan belanja tidak langsung yang diperuntukkan bagi peningkatan TPP ASN.

Realisasinya masih menunggu persetujuan Menpan RB RI.

Hal ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja ASN Kutai Timur di masa mendatang.

Pada fraksi Golkar, Pemkab mengatakan sependapat dengan saran yang diungkapkan dalam pemandangan umum yang dibacakan sebelumnya.

“Pemerintah dalam penyusunan anggaran akan dilakukan secara optimal dan fokus pada kegiatan produktif yang berorientasi pada kepentingan serta pelayanan masyarakat,” ungkap Irawansyah.

Tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi dalam dewan dibacakan di hadapan 15 anggota DPRD Kutim.

“Pemerintah berterima kasih KUA PPAS bisa terselenggara tepat waktu. Selanjutnya, dimohon agar dapat ditindaklanjuti sampai tersusun dan ditetapkan sebagai APBD tahun 2020,” kata Irawansyah.

Sebelumnya, Bupati Kutai Timur, Ir H Ismunandar MT menyampaikan nota pengantar KUA PPAS Kutim 2020.

Dalam KUA PPAS tersebut, tercatat penerimaan daerah mencapai Rp2,82 triliun. Pendapatan daerah tersebut berasal dari dana perimbangan sebesar Rp1,86 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp142,58 miliar serta dari sumber pendapatan lain sebesar Rp813, 21 miliar.

Besarnya pendapatan diimbangi kebutuhan keuangan daerah, berupa belanja tidak langsung sebesar Rp1,28 triliun dan belanja langsung sebesar Rp1,53 triliun serta pembiayaan daerah yang perlu dibayarkan kembali pada anggaran berjalan. (Margaret Sarita)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

Menyamar jadi PSK untuk Bongkar Kasus, Dua Polwan Ini Kaget saat Tahu Siapa Bosnya

Bukan Kasasi, Kini Prabowo-Sandi Langsung yang Jadi Pemohon PAP Pelanggaran TSM ke Mahkamah Agung

Fairuz Bersyukur Galih Ginanjar dkk Jadi Tersangka, Hotman Paris Tanya Perasaan Farhat Abbas

Jadi Partai, Mardani Ali Sera Minta Garbi Tak Ambil Kader PKS, Ucapkan Welcome to The Jungle

Sule Bingung Pilih Baby Shima atau Naomi Zaskia, Ayah Rizky Febian Sebut Jawabannya di Pelaminan

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved