Terjaring OTT KPK, Begini Nasib Status Gubernur yang Disandang Nurdin Basirun Menurut Mendagri

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan terkait jabatan Gubernur Kepri yang disandang Nurdin BAsirun, setelah terjaring OTT KPK dan jadi tersangka

Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dikawal petugas tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, Kamis (11/7/2019). KPK membawa tujuh orang yang salah satunya Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNKALTIM.CO - Terjaring OTT KPK, Begini Nasib Status Gubernur yang Disandang Nurdin Basirun Menurut Mendagri.

Diketahui KPK menetapkan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sebagai tersangka suap pemberian izin reklamasi.

Mendagri Tjahjo Kumolo pun menjelaskan mengenai status Nurdin Basirun sebagai Gubernur Kepri pasca-ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan pencopotan Gubernur Kepri Nurdin Basirun masih menunggu putusan inkrah atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

"Ini kan menunggu inkrah dulu.

Yang penting Wagub dan Sekdanya saya panggil hari ini," ujar Tjahjo Kumolo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Tjahjo Kumolo mengatakan, dirinya selalu mengajak kepala daerah yang baru dilantik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuannya, untuk memberikan pemahaman kepada mereka agar terhindar dari praktek korupsi saat memutuskan suatu kebijakan.

Namun, Tjahjo mengatakan, Kemendagri tak mampu memantau seluruh aktivitas kepala daerah setelah dilantik.

Bahkan, kata Tjahjo Kumolo, ia selalu meminta semua Satuan Kerja Kepala Daerah (SKPD) untuk meneken seluruh proses penganggaran sebagai bentuk transparansi.

"Saya sendiri juga sudah sepakat.

Saya tidak mau urusan anggaran, walau saya yang teken semua harus paraf.

Mulai Direktur, Sekjen, Dirjen, Kepala Biro Hukum. Setelah paraf semua baru saya paraf anggaran.

Baik anggaran Kemendagri maupun anggaran daerah di saya," ujar Tjahjo. "Semua harus saling mengingatkan, punya fungsi, punya peran.

Punya tanggung jawab.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved