Tanggapi Pidato Kebangsaan, Koalisi Masyarakat Sipil Ini Minta Jokowi Tindak Jual Beli Kursi Sekolah
Koalisi Masyarakat Sipil tanggapi Pidato Kebangsaan Presiden Jokowi. Minta tuntaskan masalah pendidikan mulai pungli hingga jual beli kursi sekolah
"Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK," papar Adnan saat dihubungi via telepon, Senin (15/7/2019).
Menurutnya, dukungan dari Presiden dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting.
Jika pidatonya menyebut isu pemberantasan korupsi secara khusus, itu menjadi simbol bahwa Kepala Negara akan selalu ada di belakang KPK.
Apalagi, lanjutnya, saat ini KPK dihadapkan pada sejumlah persoalan, yaitu dari seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, dan RUU KUHP.
"Itu konteks politik yang perlu dipastikan supaya pemerintah tidak dianggap sedang bermain di belakang permainan oknum tertentu yang ingin mengurangi, mempersempit, dan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi," tegasnya.
Sebelumnya, Dalam acara Visi Indonesia, Joko Widodo berpidato untuk pertama kalinya sebagai presiden Indonesia terpilih 2019-2024.
Tak hanya Jokowi, Ma'ruf Amin juga turut berpidato di acara tersebut.
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan global.
Saat menyampaikan pidato Visi Indonesia, sejumlah isu yang ditonjolkan Jokowi antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi.
Namun, isu penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak disampaikan eksplisit oleh Jokowi.

Reformasi Birokrasi Masuk
Reformasi birokrasi menjadi satu dari lima visi yang dibacakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk kepemimpinannya pada lima tahun mendatang.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Visi Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.
Ia mengatakan, dirinya bersama Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin akan melakukan reformasi birokrasi, terutama untuk struktural.
Nantinya, akan ada pemangkasan terhadap lembaga pemerintahan yang masih tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.