Tanggapi Pidato Kebangsaan, Koalisi Masyarakat Sipil Ini Minta Jokowi Tindak Jual Beli Kursi Sekolah
Koalisi Masyarakat Sipil tanggapi Pidato Kebangsaan Presiden Jokowi. Minta tuntaskan masalah pendidikan mulai pungli hingga jual beli kursi sekolah
TRIBUNKALTIM.CO - Tanggapi Pidato Kebangsaan, Koalisi Masyarakat Sipil Ini Minta Jokowi Tindak Jual Beli Kursi Sekolah.
Sejumlah pihak merespon Pidato Kebangsaan yang disampaikan Presiden Jokowi.
Salah satunya yakni Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan.
Koalisi Masyarakat Sipil ini menyoroti Visi Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi pada Minggu malam kemarin (14/7/2019).
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menuturkan, Presiden terpilih 2019-2024 itu harus tegas menangani sejumlah masalah di dunia pendidikan di Indonesia.
Diantaranya korupsi dana pendidikan, pungli, maupun jual beli kursi sekolah.
Hal itu disampaikan Ubaid yang ditemui usai konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
"Korupsi pendidikan, pungli, jual beli kursi, selalu mewarnai dunia pendidikan kita di Indonesia, karena itu sesuai visi presiden yang tadi malam disampaikan, presiden harus tegas," ungkap dia.
Menurut Ubaid, kasus-kasus dunia pendidikan perlu diinvestigasi lengkap dan menindak adil oknumnya, agar visi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dalam revolusi mental tercapai.
"Oknum-oknum itu menjadi racun di dunia pendidikan dan sekolah adalah tempat di mana penunjukan karakter revolusi mental," kata Ubaid.
Sebelumnya, pendamping Maaruf Amin dalam pilpres 2019 itu menyampaikan sejumlab poin dalam pidato visi Indonesia di SICC, Sentul, Jawa Barat, tadi malam.
Dalam poin kedua pidato mantan gubernur DKI Jakarta itu, disampaikan, visi agar kualitas pendidikan ditingkatkan, di mana Pemerintah akan mengidentifikasi, memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia.

Indonesia Coruption Watch atau ICW menilai seharusnya upaya pemberantasan korupsi disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan Pidato Kebangsaan sebagai presiden terpilih dalam acara Visi Indonesia pada Minggu (14/7/2019) malam.
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menuturkan, Presiden Jokowi semestinya menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda yang diutamakan dalam pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.
Sebab, hal itu menjadi bagian dari komitmen mendukung kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).