Keuangan
Serapan Anggaran DAK Bontang Belum Capai Target, Kemenkeu RI Minta Pemkot Tuntaskan Pekan Depan
Sejatinya pelaksanaan DAK oleh Pemkot Bontang sudah berjalan baik. Pemkot Bontang baru merealisasi progres pekerjaan 15 persen.
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Serapan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN untuk Kota Bontang , Kalimantan Timur berjalan lamban.
Hasil monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Keuangan RI, Pemkot Bontang baru merealisasi progres pekerjaan 15 persen atau sekitar Rp 4,6 miliar dari total anggaran DAK sebesar Rp 31 miliar.
Padahal idealnya memasuki semester kedua tahun ini progres realiasasi sudah mencapai 25 persen atau sebesar Rp 7,7 miliar.
Hal ini terungkap saat tim Monev Kemenkeu bertandang ke Bontang, Kamis (18/7/2019).
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Kaltim, Midden Sihombing mengatakan sejatinya pelaksanaan DAK oleh Pemkot Bontang sudah berjalan baik.
Hanya saja, seperti banyak Pemda lainnya mereka baru mulai melaporkan progres realisasi di akhir-akhir tenggat waktu. Kanwil Perbendaharaan Kaltim memberi toleransi Pemkot Bontang segera merampungkan progres sebesar 25 persen pada pekan depan.
“Saya yakin sih bisa dilaporkan karena biasanya Pemda-Pemda di Indonesia ini begitu nanti diujung waktu baru merampungkan,” ujar Midden kepada wartawan seusai bertemu Wali Kota Bontang dan jajaran kepala OPD terkait.
Midden menambahkan, laporan progres serapan anggaran DAK harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pencairan dana dari APBN untuk pekerjaan fisik sesuai dengan progres.
“Kita cairkan dana per tiga kali termin, termin pertama 25 persen, lalu 40 persen dan termin terakhir 35 persen dari total anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, sanksi bagi pemerintah yang gagal menyelesaikan pekerjaan fisik sesuai tepat waktu yakni tak dibayarkan oleh APBN.
Artinya, sisa pekerjaan yang tak selesai akan dibebankan ke APBD daerah setempat. “Tapi saya rasa Pemkot Bontang bisa lah, tak sampai gagal realisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan pihaknya sudah meminta OPD terkait yang pencairannya belum mencapai target.
Ia meminta segala kendala di lapangan harus selesai pada pekan depan.
Menurutnya, kendala yang terjadi di lapangan bisa selesai sebab hanya persoalan administrasi saja.
“Saya sudah minta segera selesaikan, dalam waktu dekat ini bakal dilaporkan ke Kemenkeu,” pungkas Neni.
