Makin Sengit Rebutan Kursi Ketua MPR RI Antara Sesama Partai Pendukung Jokowi-Maruf dan Non Koalisi

Rebutan kursi Ketua MPR RI juga sengit, antara sesama partai pendukung Jokowi-Maruf, maupun non koalisi seperti Demokrat, Gerindra dan PAN

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Hidayatullah.com
Halaqah Nasional “Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional” di Gedung Nusantara V DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Shafar 1437 H (10/12/2015). 

TRIBUNKALTIM.CO - Makin Sengit Rebutan Kursi Ketua MPR RI Antara Sesama Partai Pendukung Jokowi-Maruf dan Non Koalisi. 

Selain jatah Menteri, rebutan kursi Ketua MPR RI juga sengit, antara sesama partai pendukung Jokowi-Maruf, maupun dengan non koalisi seperti Demokrat, Gerindra dan PAN.

Setelah Pilpres berlalu, kini para elite partai politik mulai rebutan kursi bergengsi ketua MPR RI (Majelis Permusyaratan Rakyat) Republik Indonesia.

Sejumlah partai papan atas seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB bahkan 'ngotot' mengusulkan kadernya duduk sebagai ketua MPR RI.

Partai menengah pun tak kalah sengit.

Sebut saja Demokrat, Nasdem dan PPP yang juga mengincar kursi ketua MPR RI.

Beda dengan kursi ketua DPR RI, jabatan ketua MPR menarik diperebutkan karena semua partai berpeluang mendapatkannya.

Seperti diketahui, bisa dipastikan kursi ketua DPR RI tahun ini jatah PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019.

Meski demikian PDI Perjuangan juga masih tertarik menggaet kursi ketua MPR.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, dengan menjadi Ketua MPR, PDIP bisa mengembalikan watak dan kepribadian bangsa.

"Ya semuanya kan dalam satu konsepsi kerja sama.

Bahwa idealnya karena PDIP punya agenda untuk melakukan sebuah upaya mengembalikan sistem politik kita agar sesuai dengan watak dan kepribadian bangsa," kata Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Hasto mengatakan, MPR memiliki tugas penting dalam menentukan haluan negara.

Selain itu, MPR mempunyai kewenangan terhadap penataan sistem politik dan ekonomi.

Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto bersimbah air mata ketika memberikan pernyataan kepada awak media soal foto-foto syur bakal calon gubernur Jawa Timur Azwar Anas dengan seorang perempuan, di depan kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (6/1/2018). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR)
Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto bersimbah air mata ketika memberikan pernyataan kepada awak media soal foto-foto syur bakal calon gubernur Jawa Timur Azwar Anas dengan seorang perempuan, di depan kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (6/1/2018). (KOMPAS.com/ MOH NADLIR) ()

"Misalnya bagaimana MPR mempunyai kewenangan dalam menetapkan haluan negara, penataan sistem politik, sistem ekonomi," ucap Hasto.

Menurut Hasto, saat ini partai tengah mendiskusikan peluang PDIP menjadi pemimpin MPR.

Diincar Gerindra

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.

"Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presidennya Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).

Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya.

Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.

PKB duluan mengincar

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku lebih tertarik menjabat ketua MPR RI ketimbang menjadi menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin mendatang.

Alasannya, Cak Imin sudah pernah menjabat sebagai menteri.

"Saya terus terang ingin di MPR, (menjadi) menteri sudah pernah dan sudah cukuplah saya mengabdi di eksekutif, gantian saya biar di legislatif," ujar mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, Selasa (9/7/2019).

Muhaimin, yang menjabat wakil ketua MPR sejak Maret 2018, pernah menjadi menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono 2014-2009.

Golkar bereaksi

Partai Golkar menempati posisi ketiga hasil suara Pileg 2019 dengan raihan 12,31 persen suara nasional.

"Kan bisa jawab sendiri," ucap Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Ia melanjutkan jika komunikasi telah dibangun untuk memilih paket pimpinan MPR dengan parpol koalisi, termasuk PKB.

Namun, ia kembali menegaskan posisi tawar di parlemen tergantung perolehan kursi.

"Di parlemen kan tergantung kursi," tuturnya.

Partai Pendukung Jokowi Rebutan Jatah Menteri dan Ketua MPR RI, Cak Imin Jelaskan Soal Soliditas

Gerindra dan Demokrat Rebutan Kursi Ketua MPR RI, Golkar Justru Belum Gelar Rapat Pleno

Sodik Mudjahid Sebut Ada Kursi Ketua MPR RI untuk Gerindra Dibalik Kesediaan Prabowo Bertemu Jokowi

Solusi dari PPP

Anggota fraksi PPP MPR RI, Achmad Baidowi menyarankan agar Ketua MPR dijabat dari unsur DPD jika nantinya tak ada titik temu terkait pemilihan pimpinan MPR.

Hal itu menyusul partai-partai lima besar pemenang pemilu yang lolos ke parlemen yang makin terang-terangan mengincar jatah kursi Ketua MPR.

Demikian dikatakan Awiek, sapaan akrabnya dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Musyawarah Mufakat untuk Pimpinan MPR', di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

"Kenapa enggak unsur DPD yang jadi ketuanya, jadi komposisi pimpinan MPR itu wakil-wakilnya di isi dari DPR dan ketua MPR-nya dari DPD," kata Awiek.

Mekanisme pemilihan Ketua MPR RI

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno mengatakan, ada tiga kemungkinan yang muncul dalam perebutan kursi pimpinan MPR 2019-2024.

Menurut Hendrawan, kemungkinan pertama, pimpinan MPR dapat dipilih secara aklamasi. Itu bisa dilihat dari sosok ketokohan calon ketua MPR yang dapat mewakili seluruh fraksi di parlemen.

"Opsi aklamasi, tapi betul, calon ketuanya benar-benar yang memiliki kaliber dan karakter yang memiliki ketokohan luar biasa," kata Hendrawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019) dikutip Kompas.com

Kemungkinan kedua, kata Hendrawan, adalah dengan pembentukan sistem paket yang terbagi menjadi tiga paket. Setiap paket berisi tiga fraksi partai dan dua dari perwakilan DPD.

"Kemungkinan ada tiga paket. paket A, paket B, Paket C, masing-masing paket terdiri dari tiga fraksi, dan dua dari DPD. Ini kan terjadi pemilihan yang cukup seru," ujarnya.

Kemudian, opsi terakhir pemilihan pimpinan MPR adalah pembentukan dua paket pimpinan MPR.

Dalam dua paket ini, akan mudah memprediksi peluang nama-nama yang akan terpilih menjadi pimpinan MPR.

Menurut dia, pembentukan sistem paket itu bergantung pada komunikasi yang dibangun setiap partai politik yang ada di parlemen.

"Dua paket head to head, tapi salah satu paket peluang kemenangannya sudah bisa ditebak, karena paket ini didukung oleh partai-partai yang terbesar," pungkasnya. (*)

Subscribe YouTube newsvideo tribunkaltim:

Baca juga:

Ditolak Masuk Kabinet oleh Partai Pendukung Jokowi-Maruf, Begini Jawaban Tegas dari PAN dan Gerindra

TERKUAK Sederet Kode Khusus Prostitusi Online via Aplikasi MiChat, Sekali Kencan Rp 400 Ribu

Wanita Hamil Tewas Tertimpa Tangga Beton, Suami dan 2 Pria Lain yang Hendak Menolong Ikut Tewas

Minta Maaf, Nunung Menangis Ceritakan Suami Minta Kado Ulang Tahun agar Ia Berhenti Pakai Narkoba

YAMAHA Bakal Akhiri Kerjasama dengan Valentino Rossi, Sudah Siapkan Pengganti

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Setelah Pilpres, Elite Politik Kini Rebutan Kursi Ketua MPR RI, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/23/setelah-pilpres-elite-politik-kini-rebutan-kursi-ketua-mpr-ri?page=all.


Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved