Gerindra Sadar Koalisi Pemerintah Jokowi Terlalu Gemuk, Tapi Begini Riza Patria dan Hasto

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menambahkan, akan ada pertemuan seluruh sekjen partai politik dalam KIK, dalam waktu dekat.

Menurut dia, masuknya parpol pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam KIK atau opsi kerja sama politik kemungkinan ikut dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Tidak tertutup kemungkinan seperti itu, tentu di antara kami ada yang membuka bicara soal perlu tidaknya menambah itu (parpol), kan pasti terjadi diskusi disitu," kata Arsul.

• Gerindra Tak Ingin Jadi Orang Ketiga yang Merusak Hubungan Jokowi dengan Partai Pendukungnya

• Airlangga Hartarto Akhirnya Angkat Bicara soal Jatah Ketua MPR RI, Gerindra Percaya Diri

• Kerja Sama PDI-P dan Gerindra Malah Akan buat Ribet, Ini Saran ke Jokowi Agar Koalisi Baik-baik Saja

Komunikasi Jadi Kunci

Peneliti dan pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menilai, jika PDI-P dan Gerindra menjajaki kerja sama, namun tidak masuk dalam koalisi, sebenarnya bukan masalah.

Sebab, memasukkan Gerindra ke dalam KIK bukanlah suatu keharusan.

"Tidak masalah jika konteksnya antara dua partai bekerja sama.

Namun sebelum kerja sama, parpol koalisi 01 perlu diajak bicara dulu.

Sebenarnya tidak ada kebutuhan khusus kok bagi Jokowi memasukkan Gerindra ke koalisi," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis malam.

Seluruh anggota koalisi harus diberikan pengertian bahwa meskipun tidak menerima anggota koalisi baru, namun peluang kerja sama politik dalam bentuk lain tetap harus dibuka.

Arya sekaligus menyarankan, Jokowi lebih baik konsisten dengan komposisi parpol koalisi saat ini.

Pasalnya, persentase koalisi pemerintah di parlemen sudah lebih dari 60 persen.

Hal itu diyakini sudah cukup aman dalam memuluskan rencana dan program pemerintah.

Jika menambah anggota partai baru, lanjutnya, maka koalisi akan semakin gemuk.

Kondisi ini mungkin baik untuk program pemerintah.