Gubernur Kaltim Isran Noor Ungkap Pembahasan dengan Komnas HAM soal Korban Kolam Tambang

Pasalnya, sejak tahun 2013 lalu, dibeberkannya, Pemprov Kaltim tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan.

Gubernur Kaltim Isran Noor Ungkap Pembahasan dengan Komnas HAM soal Korban Kolam Tambang
Tribunkaltim.co/Nalendro Priambodo
Gubernur Kaltim Isran Noor 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kedatangan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menemui Gubernur Kaltim, Isran Noor dilaksanakan secara tertutup, pada Rabu (31/7/2019), di Ruang Tepian, Lantai Dua Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

Namun terungkap, salah satu pembahasannya soal upaya Gubernur Kaltim untuk menutup kolam tambang dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Kaltim, Isran Noor mengungkapkan, hal tersebut langsung disampaikan olehnya di hadapan seluruh komisioner Komnas HAM yang hadir.

Pada intinya, Isran menyatakan, upaya yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim saat ini adalah dengan mencoba masuk dalam APBD dalam upaya penutupan kolam-kolam tambang yang ada di seluruh Kaltim.

"Kedatangan Komnas HAM untuk melakukan diskusi pendalaman dan penelitian terkait konflik-konflik dan bencana yang menimpa anak-anak kita yang tenggelam di kolam-kolam tambang," ujarnya saat diwawancara awak media usai melakukan pelantikan kepada 115 pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara, di Lamin Etam, dihari yang sama, pukul 12.00 Wita.

"Sekaligus pula dalam pertemuan tersebut, kita menjelaskan soal apakah bisa kita mengajukan usulan pada APBD Provinsi Kaltim, kabupaten dan kota di Kaltim untuk digunakan melaksanakan penutupan kolam-kolam tambang. Sebab, biaya penutupannya itu yang cukup mahal. Semoga usulan kita itu dapat disetujui," lanjutnya.

Namun melihat kedudukan APBD yang sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, Isran masih bertanya-tanya, apakah usulan yang diajukannya tersebut dapat disetujui.

Pasalnya, dibeberkan olehnya tidak mungkin dana untuk kepentingan masyarakat digunakan untuk menyelesaikan sisa-sisa kesalahan perusahaan tambang.

"Tidak mungkin dana untuk kepentingan masyarakat untuk pembangunan digunakan untuk melaksanakan penutupan kolam-kolam tambang," paparnya sembari menjelaskan bahwa kolam-kolam tambang itu timbul dari aktivitas industri ekstraktif dari pihak swasta.

"Ini kan diakibatkan oleh pihak swasta. Yang punya kan pihak swasta," lanjutnya lagi.

Halaman
123
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved