Gubernur Kaltim Isran Noor Ungkap Pembahasan dengan Komnas HAM soal Korban Kolam Tambang
Pasalnya, sejak tahun 2013 lalu, dibeberkannya, Pemprov Kaltim tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan.
lihat foto
"Sudah kita jelaskan sebenar-benarnya tentang apa yang sudah kita lakukan. Meskipun, ada yang kita jalankan masih belum tuntas. Tapi itulah yang kita upayakan. Karena ini tetap tanggungjawab pemerintah, dan memang harus berbuat sesuatu. Saya juga menyampaikan secara pribadi merasa berduka dan berbelasungkawa," paparnya.
Dijelaskan pula oleh Isran, ditinggalkannya lubang-lubang tambang tersebut akbibat anjloknya harga jual batubara pada tahun 2013-2014 lalu.
Dimana pada saat itu, dikatakan olehnya, banyak perusahaan tambang yang kolaps dan bangkrut.
Sehingga, lubang-lubang tambang tersebut belum sempat direklamasi dengan cara ditutup.
"Banyak perusahaan tambang yang bangkrut dan meninggalkan lubang-lubang tambang yang tidak terpelihara, tidak direklamasi dan tidak ditutup. Saat dicari orangnya sudah tidak ada lagi, susah dicari dan menghilang. Tapi ini tetap menjadi tanggung jawab kita," pungkasnya.
• Komnas HAM Endus Ada Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur, Sebab Lubang Tambang Batu Bara
• Ibukota Resmi Dipindah ke Kalimantan, Jusuf Kalla Singgung Kebakaran Lahan dan Lubang Tambang
• Pekerja Tambang Tewas, Ini Hasil Pemeriksaan Disnaker Provinsi Kalimantan Timur
Soal tudingan Komnas HAM kepada Pemrpov Kaltim soal adanya kelalaian pemerintah, Isran menegaskan, bahwa persoalan adanya kolam-kolam tambang ini bukan kesalahan Pemprov Kaltim.
Pasalnya, sejak tahun 2013 lalu, dibeberkannya, Pemprov Kaltim tidak pernah mengeluarkan izin pertambangan.
"Kalau ada korban di kolam tambang seolah-olah itu kesalahan Pemprov Kaltim. Padahal, Pemprov Kaltim tidak pernah mengeluarkan izin tambang sejak tahun 2013. Kolam-kolam tersebut juga ada dari tambang ilegal. Tapi, sejauh ini tidak ada korban timbul di kolam-kolam tambang ilegal. Itu sudah lumayan," tutupnya. (*)
