Ibu Kota Baru RI Dipastikan Bebas Banjir, Ini Janji Kepala Bappenas Soal Sistem Drainasenya

TRIBUNKALTIM.CO - Ibu Kota Baru RI Dipastikan Bebas Banjir, Ini Janji Kepala Bappenas Soal Sistem Drainasenya.

Ibu Kota baru Indonesia yang dipastikan berada di Kalimantan akan bebas banjir, seperti dijanjikan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan sistem drainase di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) bakal menjadi salah satu fokus yang diprioritaskan.

Wilayah ibu kota baru nantinya diharapkan tidak sama seperti wajah Ibu Kota saat ini, DKI Jakarta yang seringkali dihiasi oleh musibah banjir jika musim hujan tiba.

"Drainase system juga akan diperhatikan.

Kita tidak mau ibu kota baru nanti kebanjiran," ungkap Bambang di acara diskusi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Apalagi menurut Bambang, banjir yang terjadi di wilayah Indonesia sebenarnya bukan hanya datang dari faktor iklim ataupun masalah fisik lingkungan.

Melainkan juga bersumber pada buruknya fasilitas drainase yang ada di kota tersebut.

Maka dari itu, ia mengatakan bahwa perencanaan pemindahan ibu kota baru juga wajib berfokus pada masalah sistem drainase yang lebih baik dan tertata.

Sehingga wilayah ibu kota yang dipastikan berada di Pulau Kalimantan itu tidak lagi terekspos dengan banjir-banjir besar.

"Masalah di Indonesia, kebanjiran itu bukan hanya masalah iklim, atau masalah fisik, tapi karena jeleknya fasilitas drainase.

Itu akan menjadi perhatian utama agar kota ini tidak terekspos dengan banjir yang besar," terang Bambang.

Patok RI di Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) digadang-gadang menjadi calon kuat sebagai pusat pemerintahan (ibukota RI).

Dua wilayah ditawarkan Pemprov Kaltim ke Pusat, yakni kawasan Tahura Bukit Soeharto di Samboja, Kukar dan Kelurahan Sotek, Penajam Paser Utara.

Tribun Kaltim mencoba menelusuri daerah yang bakal dijadikan lokasi ibukota baru, yakni di kawasan Tahura Bukit Soeharto, tepatnya di Km 45, Bukit Merdeka, Samboja. Untuk menuju daerah tersebut, Tribun melawati jalur jalan tol.

Tak jauh dari permukiman warga, Tribun menemukan tanda silang warna oranye bertuliskan 'Badan Geospasial RI' dan 'Jangan Dirusak Juni-Juli 2019'.

Ada juga tulisan 'Untuk Pemotretan Udara dan Lidar wilayah Kukar, Kaltim 2019'.

Tanda tersebut diketahui warga sekitar seminggu setelah Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke kawasan Tahura, awal Mei 2019.

Diduga, tanda tersebut milik Badan Geospasial RI untuk survei pemetaan udara wilayah Kukar, Kaltim sebagai calon lokasi ibukota negara.

Warga setempat sempat kaget saat menemukan penanda tersebut.

Tribun mencoba menelusuri salah satu daerah yang terpasang penanda dan rencananya menjadi rekomendasi sebagai calon lokasi ibukota RI di Kaltim, yakni wilayah Samboja, Kutai Kartanegara.

Menurut Sekretaris Kelurahan Bukit Merdeka, Antonius K. Pallaka, pihak kelurahan belum melakukan persiapan menghadapi wacana pemindahan ibukota ke Kalimantan, khususnya Kaltim.

Dia masih menunggu kepastian dimana lokasi ibukota yang akan ditentukan oleh pemerintah pusat.

Namun lanjut Antonius, jika keberadaan ibukota memang di Kaltim, dirinya dan masyarakat sekitar sangat mendukung dan bersyukur Kaltim menjadi ibukota RI menggantikan Jakarta.

"Kita masih menunggu kepastian dimana sebenarnya letak ibukota ini. Kalau memang di Kaltim, kami bersyukur sekali," ujarnya.

Munculnya wacana pemindahan ibukota ke Kaltim belum banyak diketahui warga Bukit Merdeka. Saat ini kondisi pemerintahan dan masyarakat masih berjalan normal.

Walaupun sempat ada kabar dari mulut ke mulut, bahwa harga tanah di daerah Bukit Merdeka mulai naik, namun Antonius memastikan saat ini harga tanah di sekitaran Bukit Merdeka masih normal.

Warga masih menggarap lahannya sendiri, karena mayoritas berprofesi sebagai petani. Menurutnya, Kaltim khususnya Kecamatan Samboja dinilainya cukup layak untuk dijadikan ibukota melihat letak geografis strategis, sudah dilalui jalan tol dan diapit dua bandara.

"Belum ada kejadian harga tanah naik. Tapi kabar dari mulut ke mulut sih sudah saya dengar kabar kalau harga tanah mulai naik," ungkapnya.

Dia berharap, jika benar Kaltim, khususnya Samboja ditunjuk sebagai lokasi ibukota negara, pemerintah tidak merugikan masyarakat.

Sebaliknya, justru menyejahterakan masyarakat dengan adanya pembangunan di ibukota.

Baca juga :

Bappeda Kaltim Tawarkan 2 Opsi Penggunaan Lahan Bukit Soeharto Jika Dipilih jadi Ibu Kota Baru RI

Sekda Kalteng Ungkap Hal Mengejukan, Rencana Ibu Kota Negara Pindah buat Perilaku Negatif Meningkat

Saat ditanyakan soal beberapa petanda yang terpasang di sekitar Kelurahan Bukit Merdeka, Antonius belum mengetahui dan belum ada laporan yang masuk ke kelurahan. "Belum ada laporan kalau ada dipasang patok di beberapa tempat," ucapnya

Usut punya usut, penanda yang dipasang di beberapa tempat sekitar Kecamatan Samboja untuk persiapan ibukota RI tersebut milik Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dipasang untuk menentukan titik koordinat wilayah.

Patok Geospasial merupakan aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek dan kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Sementara, Ketua LPM Kelurahan Bukit Merdeka Samboja, Irfan menjelaskan, keberadaan penanda Geospasial tersebut sempat menghebohkan masyarakat.

Bagaimana tidak, menurutnya, dengan adanya wacana ibukota akan dipindahkan ke Kaltim, patok (penanda) tersebut muncul tanpa diketahui kapan dan siapa yang memasangnya.

"Ada tiga titik penanda ditemukan warga, yakni di Km 48, RT 5, Bukit Merdeka ini, dan wilayah Batu Dinding. Tiga patok itu satu wilayah Kelurahan Bukit Merdeka," ujar Irfan.

Terpisah, Ketua Karang Taruna Kelurahan Bukit Merdeka Kamariddin menyatakan setuju jika ibukota RI dipindah ke Kaltim, khususnya wilayah Kecamatan Samboja, Kukar. Dia berharap dengan pindahnya ibukota di Samboja akan memberi peluang bagi para pemuda mendapat kesempatan kerja.

Selain itu, kata Kamaruddin, dengan dijadikannya Samboja sebagai ibukota RI, pemerintah dapat memanfaatkan lokasi eks tambang agar dapat berguna. "Di sini banyak eks tambang, mulai 2008 tambang memang sudah beroperasi di sini," tukasnya.

Baca juga :

Ibu Kota Baru Fix di Kalimantan, Jokowi Janji Umumkan Hal Penting di Agustus, 2 Lokasi Mengemuka

Rencana Pemindahan Ibu Kota ke Pulau Kalimantan di Mata Peneliti LIPI, Jangan Sekadar Kemacetan

Ketua Kelompok Tani Jaya Mandiri Fendi mengungkapkan, pemerintah harus memberi solusi terhadap dampak yang akan dihadapi petani pasca lahannya dijadikan lokasi ibukota.

"Kalau di sini jadi ibukota, lahan petani mau dikemanakan? Pemerintah harus pikirkan itu juga. Dimana lagi kita mau bertani," ucapnya.

Terkait ganti lahan jika diambil pemerintah untuk ibukota, Fendi berharap pemerintah dapat menyejahterakan masyarakatnya, terutama lahan yang ingin diambil.

Ia meminta pemerintah memikirkan ganti untung sesuai, karena menurutnya lahan yang dimiliki para petani sudah dibangun tanaman.
Ada 23 Titik

Sedikitnya ada 23 titik penanda (ikat) Badan Informasi Geospasial RI di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Titik ikat tersebut berfungsi sebagai penanda pengambilan foto udara dalam rangka pemetaan kawasan Tahura Bukit Soeharto. Pengambilan foto udara dilakukan langsung oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) RI.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tahura Bukit Soeharto Rusmadi didampingi Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Doni Fahroni mengungkapkan, pemasangan titik ikat tersebut dilakukan BIG pusat di area tahura sejak bulan Ramadan lalu.

"Sudah lama dipasangnya itu. Pemasangan dilaksanakan sebelum Ramadan. Sedikitnya 23 titik ikat dipasang BIG di Tahura Bukit Soeharto. Kepentingannya, sebagai tanda untuk pengambilan foto udara untuk pemetaan," ujarnya saat dihubungi Tribun, Rabu (31/7/2019).

Selain dipasang di Tahura Bukit Soeharto, titik ikat juga dipasang di daerah Kutai Barat (Kubar).

"Selain di Kukar, juga dipasang di Kubar. Kami juga tidak mengetahui dengan jelas apakah ini ada kaitannya dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan (ibukota negara) atau tidak. Namun informasi yang kami dapatkan, kegiatan ini memang rutin dilakukan BIG untuk melakukan foto udara untuk kepentingan pemetaan," tuturnya.

Sebelum mengizinkan masuk ke Tahura Bukit Soeharto, tim BIG juga mengantongi persetujuan dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

Ditanyakan soal waktu pelaksanaan pemotretan udara, Rusmadi mengungkapkan, izin yang dimohonkan BIG pusat selama tiga bulan.

Hingga saat ini, kemungkinan kegiatan tersebut masih berjalan.

Terpisah, Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain mengungkapkan, pemasangan titik ikat kemungkinan besar untuk melihat titik survei kesesuaian lahan dan daerah di luar tutupan batu bara. Zairin membenarkan, bahwa kegiatan ini dilakukan oleh tim BIG pusat.

"Ini juga merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka memberikan informasi akurat soal luasan lahan di Tahura Bukit Soeharto yang rencananya akan dijadikan lokasi perpindahan pusat pemerintahan. Potret udara itu nantinya, akan menghasilkan sebuah peta," ujarnya saat dihubungi pada Rabu, Malam.

Tujuannya, untuk melihat lagi kesesuaian data yang sudah diserahkan kepada pemerintah pusat apakah sudah sesuai atau belum.

"Kita juga menyampaikan luasan lahan yang masuk area perusahaan tambang batu bara, pemukiman, pertanian dan perkebunan. Apakah itu ada di area tahura maupun di luar," lanjutnya.

Terkait soal hasil dari pekerjaan tersebut, Zairin akan mencari tahu.

Namun, hingga saat ini belum ada penyerahan hasil dari kegiatan potret udara yang dilakukan BIG kepada Bappeda Kaltim.

Hampir seluruh tim survei dari pemerintah pusat terkait diturunkan untuk melakukan survey terhadap rencana lokasi perpindahan pusat pemerintahan. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kepala Bappenas Janjikan Sistem Drainase yang Lebih Baik di Ibu Kota Baru, https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/08/01/kepala-bappenas-janjikan-sistem-drainase-yang-lebih-baik-di-ibu-kota-baru.