Waspada, Modus Jual Beli Data Kependudukan, Mulai Pinjaman Uang, Hingga Bagi Sembako ke Kampung
Berikut sederet modus jual beli data kependudukan yang disampaikan Twitter @hendralm ke Kemendagri, berasal dari grup Facebook.
Kemudian ada cara lain yang digunakan oleh para pelaku.
Mereka pergi ke kampung dengan dalih menawarkan bantuan beras atau sembako lainnya.
Masyarakat akan diminta seluruh data diri mulai dari KTP hingga KK.
"Cara lain mereka bisa datang ke kampung-kampung ngasih beras, sembako.
Misalkan kalau mau beras harus difoto KTP, NIK, KK-nya," ucap Hendra.
Sebelumnya, akun Twitter @hendralm mengungkap informasi mengenai jual beli data KK dan NIK.
Informasi ini diunggah Hendra pada Jumat (26/7/2019).
Hendra mengunggah foto yang berisi jual beli data pribadi yang dilakukan sejumlah akun di media sosial.

Sikap Mendagri
Informasi mengenai jual beli data kependudukan yakni Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan atau NIK, mendapat respon serius dari Mendagri Tjahjo Kumolo.
Menteri Dalam Negeri Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah melaporkan indikasi kasus jual-beli data kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan ( NIK) di media sosial ke Bareskrim Polri.
• E-KTP Sudah 10 Tahun Tak Jadi-jadi, Fahri Hamzah Curiga Data Kependudukan Memang Diperjualbelikan
• Soal Dugaan Jual Beli Data Kependudukan, Polri Masih Menunggu Laporan Dukcapil
• Soal Jual Beli Data Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan, Ini Respon Tegas Mendagri
"Hari ini Dirjen Dukcapil melaporkan ke Bareskrim ya.
Walaupun data itu di Dukcapil itu aman ya termasuk MoU kami dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan juga aman,
tapi ada oknum masyarakat yang menggunakan media lain mengakses dan itu adalah tindak kejahatan yang hari ini tim melaporkan untuk diusut," kata Tjahjo di Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7/2019).
Saat yang bersamaan, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya memang berkoordinasi dengan Bareskrim Polri agar penyalahgunaan data KK dan NIK ini bisa ditelusuri lebih jauh.