Ini Alasan Bapenda Berau Tidak Pungut Pajak dari Warung Tenda

Di sepanjang Jalan Pulau Derawan hingga depan Pasar Sanggam Adji Dilayas, ada sekitar 250 warung tenda yang selama ini membuka usaha tanpa izin

Ini Alasan Bapenda Berau Tidak Pungut Pajak dari Warung Tenda
Tribunkaltim.co, Geafry Necolsen
Ada ratusan warung tenda yang berdiri tanpa izin usaha di Kabupaten Berau. Meski disebut-sebut memiliki omset besar daripada pengusaha restoran, para pedagang pinggir jalan ini tidak pernah dipungut pajak. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Berau, mengaku cemburu dengan para pengusaha warung tenda yang tidak pernah dipungut pajak,

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Maulidyah mengakui, selama ini pihaknya tidak pernah memungut pajak dari para pedagang pinggir jalan tersebut.

Warung-warung tenda, selama ini tidak membayar pajak.

"Mereka tidak dipungut pajak, warung tenda dari Jalan Pulau Derawan sampai depan Pasar Sanggam Adji Dilayas. Karena mereka mendirikan tenda tanpa izin, buka usaha tanpa izin.

Karena itu kami tidak bisa memungut pajak. Kalau kami pungut pajak, berati kami (Pemkab Berau) mengakui mereka memiliki izin mendirikan usaha," jelas Kepala Bapenda Berau Maulidyah.

Menurut Bapenda Berau, sepanjang Jalan Pulau Derawan hingga depan Pasar Sanggam Adji Dilayas, ada sekitar 250 warung tenda yang selama ini membuka usaha tanpa izin dan tidak dikenai pajak.
Menurut Bapenda Berau, sepanjang Jalan Pulau Derawan hingga depan Pasar Sanggam Adji Dilayas, ada sekitar 250 warung tenda yang selama ini membuka usaha tanpa izin dan tidak dikenai pajak. (Tribunkaltim.co, Geafry Necolsen)

Menurut Kepala Bapenda Berau Maulidyah, di sepanjang Jalan Pulau Derawan hingga depan Pasar Sanggam Adji Dilayas, ada sekitar 250 warung tenda yang selama ini membuka usaha tanpa izin dan tidak dikenai pajak.

"Ini sudah bermasalah (dari segi pajak dan perizinan) selama 2 tahun. Sehingga menimbulkan kecemburuan pemilik restoran. Apalagi penghasilan restoran sekarang lebih kecil dari warung tenda," ungkap Kepala Bapenda Berau Maulidyahnya.

Kepala Bapenda Berau Maulidyah mengatakan, perlu ada ketegasan dari instansi terkait, seperti Dinas Perizinan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satpol PP, untuk menertibkan perizinan pedagang, sehingga pihaknya dapat memungut pajak, seperti halnya pengusaha restoran.

"Ada perda larangan berjualan di atas trotoar. Secara legalitas, kami tidak bisa mewajibkan mereka membayar pajak karena legalitasnya saja tidak ada.

Tapi kami sedang menyusun perbup tentang kawasan kuliner, setelah itu kami akan lakukan sosialisasi dengan warung tenda dan memungut pajak dari mereka," tandas Kepala Bapenda Berau Maulidyah.

Pemkab Berau melalui Badan Pendapatan Daerah, memberi keringanan berupa penghapusan pajak hingga 100 persen, bagi para wajib pajak yang menunggak PPB P2.
Pemkab Berau melalui Badan Pendapatan Daerah, memberi keringanan berupa penghapusan pajak hingga 100 persen, bagi para wajib pajak yang menunggak PPB P2. (TribunKaltim.Co/Geafry Necolsen)
Halaman
12
Penulis: Geafry Necolsen
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved