Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur, DPRD Kaltim Sebut Pembebasan Lahan Bakal Krusial

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau DPRD Kaltim mulai berkomentar terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah Pulau Kalimantan dan Kalimantan Timur sebagai kandidat.

Saat ini sudah bermunculan tanda-tanda yang menguat sebagai lokasi pemindahan ibu kota Indonesia di wilayah Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Adam saat bersua dengan Tribunkaltim.co pada Jumat (2/8/2019).

Ia menjelaskan, bukit ada tanda-tanda keterpilihan Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Baru bagi Republik Indonesia, salah satunya adalah patok Geospasasi bertuliskan RI.

Adam berpandangan, tanda-tanda Ibu Kota Baru RI  ini bisa ditemukan disejumlah titik di wilayah kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Adam mengatakan ada beberapa hal yang menjadi krusial dan berpotensi menghambat pembangunan Ibu Kota Baru di wilayah Kalimantan Timur.

Menurut politisi partai Hanura itu, di wilayah Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang paling banyak terdapat kasus sengketa lahan.

Sehingga persoalan pembebasan lahan tidak menutup kemungkinan bakal menuai pro dan kontra.

• Penjelasan Surveyor BIG Soal Tanda Silang Oranye di Balikpapan, Bukan Patok Ibu Kota Baru

"Kita patut mengapresiasi pemerintah pusat memilih Kalimantan Timur sebagai salah satu daftar lokasi pemindahan ibukota negara," katanya

Namun ada beberapa hal yang krusial di wilayah Kalimantan timur Karena wilayah Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang terbanyak kasus sengketa lahan, pembangunan jalan tol jadi terhambat karena persoalan lahan," lanjutnya

Iya juga minta pemerintah daerah dan pemerintah provinsi harus bekerja sama dalam mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Baru negara Indonesia jika nantinya pemerintah pusat telah memutuskan ibukota negara akan dipindah di Kalimantan Timur.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Di antaranya adalah kesiapan masyarakat untuk bertransformasi secara alami dan kesiapan infrastruktur.

"Persoalan adalah apakah kita siap, dari sisi pemerintahan mau gak mau harus siap, yang pasti ada pro kontra, karena kita ketahui bersama pembebasan lahan di wilayah Kalimantan Timur cukup sulit dilakukan," kata Muhammad Adam

masyarakat yang tadinya tidak pernah ketemu macet nanti akan ketemu macet itulah salah satu bentuk transformasi yang harus siap dihadapi," jelasnya

Secara pribadi politisi partai Hanura itu mengatakan dirinya sangat mendukung jika ibukota negara dipindahkan di wilayah Kalimantan Timur.

Alasannya adalah wilayah Kalimantan Timur akan lebih dikenal di mata dunia serta mampu menggiring Kalimantan Timur kearah yang lebih maju.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta mendukung pemindahan ibu kota di wilayah Kalimantan Timur.

"Saya juga berharap masyarakat Kalimantan Timur ikut serta mendukung pemindahan ibu kota Indonesia di Kalimantan Timur jangan nanti justru jadi penghambat," katanya

Sudah pasti berdampak pada pembangunan infrastruktur, bisa dibayangkan jika ibu kota dipindahkan kesini akan ada banyak pembangunan infrastruktur, itu luar biasa dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya

"Pemerintah kita harus siap, jangan sampai jauh ketinggalan dari kota kota lainnya," tuturnya lagi.

DI tempat terpisah, sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu tempat di Pulau Kalimantan.

Presiden Jokowi berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibu kota pada Agustus mendatang.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustuslah,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatra Utara (Sumut), Selasa (30/7/2019) siang, seperti dilansir setkab.go.id.

Menurut Presiden Jokowi, kajian pemindahan ibu kota itu hingga saat ini belum rampung, belum tuntas.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara itu, tetapi pemerintah ingin secapatnya diputuskan.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta akan diumumkan oleh Presiden.

Menurut Bambang, lokasi pemindahan ibukota ada di Pulau Kalimantan.

Namun ia enggan menyebutkan nama provinsinya.

“Pulaunya Kalimantan, provinsinya nanti (menyusul),” ujar Bambang.

Sebagaimana diketahui, pada Mei lalu, Presiden Jokowi telah mengunjungi 2 (dua) tempat di Pulau Kalimantan yang dinilai berpotensi sebagai lokasi ibukota negara.

Kedua lokasi itu adalah Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kaltim), dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.