Kabar Artis
Tak Lagi Vulgar, Kimi Hime Tegaskan Akan Berpakaian Lebih Tertutup, Simak 8 Fakta Kehebohannya!
Kimi Hime dipanggil karena dinilai membuat konten vulgar. Tarik-ulur pun dimulai, hingga berujung pada suspend konten Kimi Hime.
5. Bertemu Menteri Rudiantara
Usai pertemuan pertama itu, baik pihak Kimi Hime dan Kominfo pun sepakat kembali bertemu dan langsung bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, pada Jumat (2/8/2019).
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara akan mengutamakan pembinaan ketika bertemu dengan YouTuber Kimi Hime yang direncanakan dilaksanakan akhir Juli 2019.
Rudiantara mengatakan, pembinaan serupa juga sering dilakukannya ketika menghadapi kasus konten internet kontroversial lainnya.
"Banyak kejadian (sebelumnya). Kami hubungi dulu, bicara dulu, enggak serta-merta main tutup," kata dia.
Namun pertemuan dengan Rudiantara batal lantaran kendala waktu dan akan segera dijadwalkan ulang.
6. Pihak Kimi Hime anggap sudah selesai
Meski batal bertemu Rudiantara, pihak Kimi menganggap permasalahannya dengan Kominfo telah selesai.
Menurut kuasa hukum Kimi Hime, Irfan Akhyari, penyelesaian itu sudah dilakukan usai pihaknya bertemu dengan pihak Kemenkominfo dan menghasilkan beberapa poin kesepakatan.
"Pihak Kemenkominfo menyampaikan bahwa telah dilakukan konten blocking oleh Kimi Hime terhadap beberapa konten di akunYouTube dan IG-nya hari Jumat (2/8/2019) oleh Kemenkominfo, dan oleh karena itu akun Kimi Hime telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan," ucap Irfan dalam jumpa pers di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (2/8/2019) malam.
Atas penyelesaian itu, Irfan berharap tak perlu lagi ada perdebatan berkait konten Kimi.
"Jadi artinya saat ini konten tersebut tidak perlu lagi diperdebatkan, jadi sudah clear karena sudah sesuai dengan aturan dan pembinaan akun sesuai peraturan Kemenkominfo," ucapnya.
7. Pihak Kimi Hime beri masukan pada Kemenkominfo
Irfan mengatakan pihaknya juga memberi beberapa masukan kepada Kemenkominfo agar ke depan para konten kreator tak lagi terjerat konten yang dianggap bermasalah lantaran batasannya yang masih abu-abu.
"Ada kesepakatan bersama pihak pemerintah harus lebih aware kalaupun mereka merasa ada aturan yang lebih rigid mengatur masalah konten-konten," imbuhnya.