Diskominfo Kalimantan Utara Imbau Minta Saja Data Informasi Publik, Jika Dipersulit Bisa Perkarakan

Mursalin, ada beberapa informasi yang tidak bisa diberikan oleh Badan Informasi Publik.

Diskominfo Kalimantan Utara Imbau Minta Saja Data Informasi Publik, Jika Dipersulit Bisa Perkarakan
TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan
Kepala Diskominfo Kaltara Syahrullah Mursalin menjadi narasumber Respon Kaltara di Kedai 99 Tanjung Selor, Selasa (6/8/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Utara meminta masyarakat perorangan, kelompok, maupun badan hukum tidak segan-segan meminta data di satuan organisasi perangkat daerah Pemprov Kalimantan Utara, bahkan di seluruh Badan Publik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kepala Diskominfo Kalimantan Utara Syahrullah Mursalin, menyatakan, sebab hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jikalau ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) enggan memberikan data yang dibutuhkan tanpa disertai alasan jelas, Syahrullah menegaskan, pemohon bisa mengajukan keberatan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam hal ini Kadiskominfo Kalimantan Utara

"Kemudian kalau misalnya saya juga tidak memberikan data itu, tidak merokemendasikan untuk tidak memberikan data itu, pemohon bisa melapor kepada Sekda selaku atasan PPID Utama," sebut Syahrullah Mursalin dalam 'Respons Kaltara' di Kedai 99 Tanjung Selor, Selasa (6/8/2019).

Jika Sekda masih belum mengizinkan, pemohon bisa mengajukan Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Utara.

"Kita sudah KI yang terbentuk sejak 16 Agustus 2018. Silakan ajukan sengketa ke KI. Nanti mereka yang memutuskan apakah diselesaikan melalui mediasi atau sidang," ujarnya.

Syahrullah Mursalin mengatakan, sejauh KI Provinsi Kalimantan Utara tengah menangani 4 kasus sengketa, yang kesemuanya menyangkut informasi lingkungan hidup.

"Jadi dalam waktu dekat saya akan dipanggil komisioner KI ini untuk keperluan penyelesaian sengketa informasi publik," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sengketa Informasi Publik merupakan sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Dalam implementasi informasi publik lanjut Syahrullah.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved