Bupati AGM Minta Status Lahan Bendungan Lawe-lawe Diaudit, Sempat Mangkrak karena Defisit Anggaran
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) tiba-tiba akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim
Penulis: Mir | Editor: Budi Susilo
lihat foto
"Namun itu baru asumsi, hasil pemeriksaan yang akan membuktikan. Setelah diperiksa baru kita tahu dimana letak kesalahan dan kekurangannya," lanjutnya.
Data-data akan dihimpun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) perihal Bendungan Lawe-Lawe, seperti kontrak, pembayaran, dan lainnya.
"Semua kegiatan yang dilakukan di Bendungan Lawe-Lawe, akan diaudit dari awal sesuai amanah Pak Bupati," terangnya.
"Melalui audit, pihak Pertamina harus meyakinkan Kepala Daerah, bahwa tidak ada masalah," pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud meminta pandangan BPKP terkait kejelasan status Bendungan Lawe-Lawe yang 50 persen tanahnya dipinjampakai oleh PT Pertamina (Persero).
Ia khawatir, karena tidak ada kejelasan status, sewaktu-waktu Pertamina akan mengambil alih lahan tersebut.
//
Pembangunan bendungan Lawe-lawe ini sudah dimulai sejak tahun 2011 lalu dengan proyek tahun jamak atau multi year. Padahal awalnya, pembangunan yang dimulai saat Andi Harahap menjabat Bupati PPU periode 2008-2013 sempat tarik ulur, karena sebagian lahan yang akan digunakan merupakan milik Pertamina.
Dari luas lahan yang dibutuhkan sekitar 200 Ha, 50 persen merupakan lahan Pertamina. Setelah melakukan proses panjang akhirnya PT Pertamina mengibahkan lahan tersebut untuk selanjutkan akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Lawe-lawe kapasitas 11 juta kubik.
Pada awal pembangunan 2011, Pemkab PPU telah menganggarkan Rp 112 miliar dan melalui tahap lelang. Setelah status lahan jelas, akhirnya pembangunan bendungan ini dimulai.Bahkan pembangunan ini sempat berhenti tahun 2013 karena belum mendapatkan rekomendasi dari Balai Bendung, Kementerian Pekerjaan Umum. Bahkan untuk mendapatkan rekomendasi ini harus melalui beberapa tahapan pengujian
Namun setelah jabatan Andi Harahap ini berakhir, ternyata progres pembangunannya belum juga selesai 100 persen. Bahkan menyisahkan utang sekitar Rp 90 miliar.
Setelah Yusran Aspar terpilih menjadi Bupati PPU periode 2013-2018, pembangunan bendungan ini kembali dilanjutkan. Bahkan saat itu, kembali dianggarkan Rp 170 miliar untuk menyelesaikan bukan hanya bendungan namun juga WTP dengan kapasitas 200 liter/detik.
Namun lagi-lagi pembangunan bendungan ini kembali dihentikan dengan alasan kekurangan anggaran tahun 2017 lalu. Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum PPU, Supardi menyampaikan bahwa bendungan Lawe-lawe terpaksa dihentikan karena terkena defisit anggaran.
Hingga kini pengerjaan Bendungan Lawe-Lawe sudah mencapai 85 persen dari target. Dari total kontrak pengerjaan senilai Rp 129 miliar, serapan anggaran pembangunan baru sekitar Rp 40 miliar.
"Pengerjaan Bendungan Lawe-Lawe itu resmi dihentikan pada November 2017, karena keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten," kata Supardi.
