Terdakwa Korupsi Autis Centre, Sayid Husen Assegaf Divonis 7 Tahun dan Bayar Uang Pengganti Rp 4,6 M

“Apabila tidak memilik harta benda yang bisa disita maka diganti dengan pidana 1 tahun,” kata Kasi Pidsus Kejari Bontang Yudo Adiananto

Terdakwa Korupsi Autis Centre, Sayid Husen Assegaf Divonis 7 Tahun dan Bayar Uang Pengganti Rp 4,6 M
Ho Kasi Pidsus Kejari Bontang
Tersangka Sayid Husen Assegaf digiring Kejaksaan untuk menjalani masa kurungan penjara selama 20 hari kedepan hingga proses penuntutan di pengadilan 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda menjatuhkan vonis pidana 7 tahun 6 bulan kepada Terdakwa Korupsi Autis Centre Sayid Husen Assegaf.

Majelis Hakim diketuai oleh Parmanthoni didampingi dua orang hakim anggota Decky Velix Wagiju dan Arwin Kusmanta dalam putusannya menyatakan selain pidana 7 tahun, terdakwa juga dikenai denda Rp 200 juta subsider 1 tahun.

Di samping itu, terdakwa dikenai pidana tambahan berupa wajib mengganti uang pengganti sebesar Rp 4,6 miliar. Jika tak mampu membayar maka dilakukan penyitaan harta benda miliknya.

“Apabila tidak memilik harta benda yang bisa disita maka diganti dengan pidana 1 tahun,” kata Kasi Pidsus Kejari Bontang Yudo Adiananto menukil petikan putusan pengadilan kepada tribunkaltim.co, Senin (12/8/2019).

Putusan hakim lebih rendah ketimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU menuntut terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Sedangkan hukuman tambahan yang disampaikam JPU wajib mengganti uang sebesar Rp 6,7 miliar dan wajib dibayarkan selama 1 bulan.

Kasi Pidsus Kejari Bontang Yudo Adiananto mengatakan, pihaknya belum mengambil keputusan menerima atau melakukan banding atas putusan hakim.  "Kami menyatakan sikap pikir-pikir, kami akan mempelajari pertimbangan dan amar putusan tersebut,” ujar Kasi Pidsus Kejari Bontang Yudo Adiananto.

Kasi Pidsus Kejari Bontang Yudo Adiananto menambahkan, pihaknya bakal berkoordinasi lebih dulu dengan pimpinan secara berjenjang sebelum mengambil sikap.

“Pedoman standart operating prosedur maka akan kami laporkan kepada pimpinan secara berjenjang untuk selanjutnya akan menjadi dasar kami untuk mengambil keputusan menerima putusan tersebut atau akan mengajukan upaya hukum banding,” pungkas Kasi Pidsus Kejari Bontang Yudo Adiananto. (*)

Baca Juga;

Gubernur Kalimantan Selatan Klaim Kalsel Berada di Tengah-tengah, Layak jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Diduga Ada Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup Ambil Sampel Air di Aliran Pembuangan Pertamina

Wacana Ibu Kota Indonesia di Kaltim dan Kalteng, Mulai Marak Tawaran Tanah Kavlingan dan Apartemen

Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved