Begini Tanggapan Ketua DPD PDIP Kaltim soal Doa Kyai Idris dalam Sidang Bersama DPR/DPD

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua DPD PDI-P Kaltim Irjen Pol (Purn) Safaruddin menjadi tamu undangan dalam upacara HUT ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merdeka, Sabtu (17/8/202).

Dalam kegiatan tersebut, Safaruddin yang duduk di sebelah Wakil Walikota Balikpapan Rachmad Mas'ud memberikan tanggapan pasca pembacaan doa Senator asal Kaltim KH Muhammad Idris.

Menurutnya, sah-sah saja doa yang dipanjatkan oleh KH Muhammad Idris dalam sesi doa penutup sidang bersama hari Jumat (16/8/2019).

"Mudah-mudahan," jawab Safaruddin dalam wawancara bersama media setelah upacara HUT Kemerdekaan RI.

Menurutnya, Kaltim menjadi lokasi yang pas untuk menjadi ibukota selanjutnya setelah pulau Jawa.

Dengan adanya pemindahan tersebut, menurutnya bisa meningkatkan serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di Kaltim.

"Anggaran dari pusat bisa bertambah sehingga bisa mendorong pembangunan infrastruktur di Kaltim," katanya.

Sebelumnya, senator asal Kalimantan Timur (Kaltim), KH Muhammad Idris, didaulat memimpin pembacaan doa di sidang bersama DPD/DPR.

Dalam doanya, Idris menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota. Ia berharap, pemindahan ibu kota bisa menjadi solusi mengatasi berbagai kesulitan.

"Allahumma yaa Allah Yang Maha Agung, sekiranya pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia itu sebagai solusi yang terbaik, untuk mengatasi berbagai kesulitan yang ada di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Idris di Ruang Rapat Paripurna I Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Selanjutnya, Idris memanjatkan doa agar tekad pemimpin bangsa memindahkan ibu kota dari Jakarta dikuatkan.

Lantas, ia berharap ibu kota berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

"Maka mohon ya Rabb, bulatkan tekad para pemimpin kami, para pejabat kami, lembaga tinggi negara, para alim ulama, para cendikiawan, para cerdik pandai, masyarakat, khususnya untuk memindahkan di provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya. 

Bentangkan Spanduk Ucapan Terima Kasih

Sejumlah Forkopimda kota Balikpapan menyaksikan secara langsung pemutaran pidato kenegaraan dari Presiden RI Joko Widodo terkait rencana pemindahan ibukota negara di wilayah Kalimantan.

Pidato Presiden tersebut diputar di ruang auditorium kantor Walikota Balikpapan pada Jumat (16/8/2019) sore.

Pidato Jokowi disaksikan secara langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, beserta wakilnya, Rahmad Mas'ud.

Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo terlihat hanya meminta izin kepada DPR RI untuk memindhakan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan, namun Presiden Jokowi tidak menyebut secara langsung lokasi tepat pemindahannya apakah di Kalimantan Timur ataukah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Namun seusai menyaksikan pidato Presiden Jokowi itu, Pemkot Balikpapan tampak percaya diri membentangkan spanduk yang bertuliskan "Terima Kasih Presiden Jokowi, Alhamdulillah Ibu Kota di Kalimantan Timur.

Spanduk itu terlihat dibentangkan oleh Wali Kota, beserta wakilnya dan unsur Forkopimda yang ikut serta menyaksikan siaran pidato kenegaraan.

Saat dimintai keterangan oleh sejumlah awak media, Walikota Rizal Effendi menyebut dirinya sempat mengira pemindahan ibukota sudah positif di Kalimantan Timur, pasalnya ada tanda-tanda yang menuai titik terang.

"Ya tadi kita sempat mengira pemindahan ibukota sudah positif di Kalimantan Timur, tapi ternyata tidak," katanya sambil tersenyum-senyum

Dalam pidato itu, terlihat KH Muhammad Idris yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Kaltim bertindak sebagai pembca doa.

"Memang kan belum tahu, apakah ditetapkan di Kaltim, Kalsel, atau Kalteng. Ya kita tunggu lah, mudah-mudahan ditetapkan di Kalimantan Timur," harap Rizal Effendi.

Wali Kota dua periode itu juga mengakui spanduk yang dibentangkan ersebut sengaja sudah dipersiapkan sebelumnya.

"Kita pikir sudah pasti diumumkan, makanya (spanduk) disiapkan, soalnya kan pembaca doanya Kyai Idris. Apakah itu sudah tanda-tanda ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, tapi ternyata tidak juga. Ya kita tunggu saja keputusan presiden nanti, mudahan Kalimantan Timur jadi ibukota, karena kan sudah jelas memenuhi persyaratan," ujarnya. 

Doa Kyai Idris

Kegiatan acara pidato kenegaraan yang diisi dengan doa penutup ada penuturan yang disampaikan seorang senator di Jakarta, mendoakan Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Baru bagi negara Republik Indonesia. 

Selama ini, Ibu Kota Baru masih belum ada kepastian lokasi provinsi yang akan dipilih. Tersiar kabar ada tiga kandidat calon Ibu Kota Baru.

Yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. 

Senator asal Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Idris, didaulat memimpin pembacaan doa di sidang bersama DPD/DPR.

Dalam doanya, Idris menyinggung soal rencana pemindahan ibu kota.

Ia berharap, pemindahan ibu kota bisa menjadi solusi mengatasi berbagai kesulitan.

"Allahuma ya Allah Yang Maha Agung, sekiranya pemindahan ibu kota Negara Republik Indonesia itu sebagai solusi yang terbaik, untuk mengatasi berbagai kesulitan yang ada di Ibu Kota Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucap Idris di Ruang Rapat Paripurna I Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Selanjutnya, Idris memanjatkan doa agar tekad pemimpin bangsa memindahkan ibu kota dari Jakarta dikuatkan.

Lantas, ia berharap ibu kota berpindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

"Maka mohon ya Rabb bulatkan tekad para pemimpin kami, para pejabat kami, lembaga tinggi negara, para alim ulama, para cendikiawan, para cerdik pandai, masyarakat, khususnya untuk memindahkan di provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Muhammad Idris.

Kali ini di Agustus ramai membicangkan soal rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Pulau Kalimantan. Belakangan pun, ramai ragam opini, ada yang mengandaikan, Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Bukit Soeharto.

Sejauh ini belum jelas, provinsi mana yang akan dijadikan Ibu Kota Baru. Presiden Joko Widodo berjanji akan mengabarkan lokasi Ibu Kota Baru RI, provinsi mana yang akan dipilih nantinya, di Pulau Kalimantan. 

Provinsi Kalimantan Timur Dianggap Calon Terkuat

Calon kandidat lokasi Ibu Kota Baru yang menguat ialah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah, andai Ibu Kota Indonesia di Kaltim, maka seperti ini kesediaan sumber airnya di Bukit Soeharto.

Hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan satu kelemahan Kalimantan Timur sebagai calon ibukota negara pengganti Jakarta adalah ketersediaan sumberdaya air tanah yang rendah.

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kencana, Samarinda, Nor Wahid Hasyim punya analisa lain bagaimana memenuhi kebutuhan 1,5 juta penduduk di Ibu Kota Baru nantinya secara bertahap. Ini pun jika Ibu Kota Indonesia di Kaltim.

Dalam kajian Bappenas menyebutkan, Ibu Kota Baru nantinya bakal dihuni setidaknya 1,5 juta penduduk eksodus bertahap dari DKI Jakarta selama beberapa tahun.

Mereka adalah aparatur sipil negara, pejabat, politisi, TNI/Polri berserta keluarganya.

Wahid menjelaskan, mengacu standar nasional dan standar yang perusahaan terapkan, satu liter per detik air yang dialirkan PDAM mencukupi minimum 60 sambungan rumah.

Tiap sambungan bisa dinikmati 6 warga. Artinya, satu liter per detik air bisa mencukupi 360 jiwa.

Jika ada 1,5 juta penduduk di ibukota baru, minimal membutuhkan 4.166 liter per detik.

Ia mengatakan, saat ini sedang diproses rencana pembuatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kalhold kapasitas 1000 liter per detik.

Sebanyak 500 liter per detik, kata Wahid, cukup dialokasikan memenuhi sisa kebutuhan pelanggan di Samarinda.

Sementara, bisa saja 500 liter per detik lainnya disalurkan atau dijual ke pelanggan ibukota baru sebanyak 180 ribu warga.

"Jalur distribusi dari Kalhold lewat jalan tol km 40," tutur Wahid, Selasa (6/8/2019) di kantornya.

Nah, karena eksodus penduduk berangsur-angsur, ia nilai jumlah itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan air di tahap awal.

Tahap kedua, bisa saja memanfaatkan air dari fasilitas pengolahan regional bernama Tebasabo (Tenggarong, Balikpapan, dan Bontang) yang memiliki kapasitas minimal 1000 liter per detik.

Digadang-gadang, proyek dengan skema kerja publik privat partnership swasta dan pemerintah ini butuh investasi Rp 3 triliun.

"Airnya ambil di Embalut (Tenggarong Seberang), dan bisa langsung dialirkan ke Tahura," katanya menganalisis. "Air di Embalut tak terkena intrusi air laut,".

Walaupun belum mengetahui berapa jarak dari Embalut ke Tahura, ia tak risau soal pipaisasi yang panjang.

Di beberapa daerah pernah ditemukan ada jalur pipa PDAM yang membentang sepanjang 150 km dan berhasil.

Dengan asumsi 1,500 liter per detik air dialirkan semua ke calon ibukota baru, katakanlah di Tahura Bukit Soeharto, berarti minimal terpenuhi 540 ribu jiwa.

Kalaupun pemerintah ingin menambah kapasitas air lainnya untuk menutupi sisanya juga tak terlalu sulit.

Sebab, jarak terdekat Sungai Mahakam ke Tahura bisa 40 km saja.

Dan masih mampu dilewati jalur pipa.

Sementara, untuk pengelolaan, mengikuti kebijakan pemerintah.

"Ada kemungkinan Kukar atau pemerintah ibukota baru," ucapnya soal perkiraan siapa pengelola perusahaan air minum di calon Ibu Kota Baru.

Sebelumnya, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Rustam menilai persoalan ketersediaan sumber air dan potensi kebarakaran hutan di Tahura Bukit Soeharto tak perlu dirisaukan.

Untuk ketersediaan air, pria yang bertahun-tahun keluar masuk hutan konservasi Tahura Bukit Soeharto itu menyebut, ada 7 daerah aliran sungai (DAS) dan sub-DAS di sekujur Tahura Bukit Soeharto yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber air.

Rustam belum tahu persis berapa total debit air di 7 titik yang bermuara ke Sungai Mahakam, Selat Makassar dan Teluk Balikpapan ini.

Walaupun berkategori sungai kecil dengan lebar 3-5 meter, Rustam menyampaikan jangan berkecil hati, sebab masih banyak sumber air lain yang bisa dimanfaatkan penduduk Ibu Kota Baru nantinya.

Misalnya, menggunakan air tanah atau membangun waduk tampungan air di Tahura Bukit Seoharto.

Atau, bisa saja membuat sambungan dan pengolahan air dari Sungai Mahakam.

“Lokasi Tahura Bukit Soeharto dekat Sungai Mahakam. Jaraknya 40 sampai 50 km dari Loa Kulu. Sumber air tak masalah,” katanya, dihubungi Sabtu (27/7/2019).

Begitu juga dengan persoalan banjir di Tahura Bukit Soeharto.

Secara geografis, hutan konservasi seluas 60-an ribu hektare ini, memiliki ketinggian yang mumpuni antara 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. (*)