Kekurangan Tenaga, BKPP Berau Ajukan 1000 Formasi CPNS 2019, Ada Dua Bidang jadi Prioritas

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau tahun ini mengusulkan penambahan 1.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kepala BKPP Berau Abdul Rifai mengatakan, saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Berau mencapai 5.000 orang.

Namun, jumlah ini terus menyusut setiap tahunnya.

Karena per tahun, rata-rata ada sekitar 100 orang PNS yang memasuki usia pensiun.

Sementara, seleksi CPNS belum tentu digelar setiap tahun.

Dan setiap kali mendapat kuota seleksi CPNS, Berau hanya mendapat kuota kurang dari 100 orang.

“Seperti beberapa tahun lalu, sempat tidak ada seleksi CPNS selama bertahun-tahun. Tahun 2014 dan tahun 2018 baru ada lagi,” ungkapnya.

Karena itu, jika Kemenpan-RB berencana membuka kembali CPNS tahun 2019 ini, pihaknya akan mengajukan 1.000 CPNS.

“Sebenarnya untuk jumlah PNS di Berau saat ini sudah ideal, 5.000 orang. Apalagi untuk jabatan dan golongan atas sudah cukup banyak. Hanya saja kita masih kekurangan tenaga teknis di lapangan,” kata Rifai.

 Karena itu, pihaknya berharap, usulan ini dapat diakomodir oleh pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan nanti Kemenpan-RB bisa memberikan kuota lebih banyak lagi untuk Berau, untuk menutupi kekurangan yang ada selama ini,” ujarnya.

Selama ini pemenuhan kebutuhan PNS lebih ditekankan pada tenaga pendidik dan kesehatan.

Padahal di luar itu, Pemkab Berau juga membutuhkan tenaga ASN yang bergerak di bidang hukum dan teknik sipil.

Namun karena lebih mengutamakan pendidikan dan kesehatan masyarakat, Pemkab Berau lebih memprioritaskan kedua bidang tersebut.

 Karena itu, dirinya berharap nantinya kuota penerimaan CPNS pada Oktober mendatang yang diberikan Kemenpan-RB kepada Berau bisa lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pihaknya bisa mengajukan tenaga teknis lain yang dibutuhkan.

 Rifai menambahkan, pihaknya sudah mengajukan usulan itu saat diundang verifikasi oleh Kemenpan-RB bersama seluruh kabupaten kota lain yang ada di Indonesia.

“Kami sudah menyampaikan verifikasi dan ABK (analisis beban kerja) untuk Kabupaten Berau. Tinggal menunggu keputusannya saja. Apakah disetujui atau tidak, kalau disetujui kami juga ingin tahu, berapa kuota yang diberikan,” kata Rifai.

Baca juga :

Jelang CPNS 2019 Dibuka, BKN Gelar Simulasi CAT di Sejumlah Wilayah, Syarat Mudah dan Kuota Terbatas

CPNS 2019 dan P3K/PPPK Dikabarkan Buka 23 Oktober untuk 40 Jurusan SMU/SMK - S1, Begini Kata BKN

Seleksi CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 akan segera digelar Oktober 2019

Pemerintah sendiri sudah memastikan seleksi CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 akan dilaksanakan pada Oktober 2019.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana memprediksi jumlah peserta seleksi CPNS 2019 dan PPPK/P3K 2019 ini akan mencapai 5,5 juta orang.

Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 formasi yang mencakup 100.000 formasi CPNS 2019 dan 100.000 formasi PPPK/P3K 2019 tahap kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi PPPK/P3K 2019 tahap pertama.

Ini formasi PPPK/P3K 2019 tahap pertama lalu dibuka khusus bagi:

- tenaga honorer dengan jabatan guru

- tenaga kesehatan

- dosen

- dan tenaga kependidikan PTN baru

- serta penyuluh pertanian.

Sebanyak 108 lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak sehingga beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah.

BKN usul pelamar hanya bisa ikuti satu seleksi, CPNS 2019 atau PPPK/P3K 2019

Badan Kepegawaian Negara ( BKN) mengusulkan calon peserta seleksi ASN 2019, yakni CPNS 2019 dan PPPK/P3K 2019 tidak boleh memilih status kepegawaian.

Jadi, calon peserta seleksi harus memilih salah satu, apakah akan mendaftarkan diri sebagai CPNS 2019 atau PPPK/P3K 2019.

"Pak kepala BKN mengatakan, hanya satu yang dipilih ya. Kalau PPPK ya PPPK, kalau CPNS ya CPNS. Kami mengusulkan itu," kata Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan saat dijumpai di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019) seperti dilansir Kompas.com.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2019 di Hotel Bidakara yang dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Selasa pagi.

Baca juga : 

70 Pemda Belum Usulkan Formasi CPNS 2019 & Terbanyak di 5 Wilayah Ini, Cek yang Buka/Tidak Lowongan

Diduga Terlibat Politik Praktis, Dua Caleg yang Lolos CPNS Dilaporkan ke Ombudsman

Namun, rapat tersebut belum menghasilkan keputusan.

Ridwan menjelaskan, usulan itu didasarkan pada kekhawatiran akan terlalu banyaknya jumlah peserta seleksi ASN 2019 apabila setiap orang bisa mendaftar CPNS dan PPPK.

Hal itu, kata dia, akan menyulitkan BKN.

"CPNS bisa juga ikut PPPK, jadi dua kali kan. Itu kesulitan-kesulitan yang disampaikan Pak kepala BKN tadi," ujar Ridwan.

Seleksi CPNS 2019 sendiri rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. Belum diketahui tanggal pelaksanaan seleksi tersebut.

Dijumpai dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan bahwa rapat koordinasi selama dua hari ini membahas perhitungan anggaran APBN dan APBD yang juga menentukan jadwal penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2019.

"Hasil rakor ini akan disusun jadwalnya. Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya," kata Syafruddin dalam rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD," lanjut dia.

(*)