Bukit Soeharto Gagal Jadi Ibu Kota Negara, Ini Alasannya

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang ditawarkan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor sebagai kawasan Ibu Kota Negara di Kaltim pupus sudah.

Kendati Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo beberapa bulan lalu mengunjungi lokasi tersebut.

Namun keputusan pemerintah mencoret nama Bukit Soeharto dari list kandidat kawasan Ibu Kota Negara sudah bulat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro kembali menegaskan, bahwa pemerintah komitmen tidak akan memgorbankan hutan lindung demi pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan.

"Dalam membangun pusat pemerintahan baru, kita (pemerintah) tidak akan mengurangi hutan lindung yang kita miliki, bagaimana pun Kalimantan itu paru-paru dunia," katanya, Selasa (20/8/2019) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Bahkan Bambang menyebut hutan lindung yang berada di kawasan Tahura Bukit Soeharto harus tetap dijaga, bahkan perlu direvitalisasi.

"Tetap kita jaga, bahkan Bukit Soeharto kita kembalikan lagi, revitalisasi kondisi alamnya," ucapnya.

Saat Tribunkaltim.co menyinggung soal rancangan RPJMN 2020-2024 yang tak menempatkan program pemindahan IKN di dalamnya.

Seperti yang dikritisi Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat menyampaikan tanggapan di Konreg.

Bambang menyatakan, apa yang disampaikan belum semua final, sebab itu pihaknya ingin mendengar masukan dari daerah. Tujuannya agar perencanaan pembangunan nasional dan daerah bisa inline.

"Ini, kan, RPJMN sedang disusun, yang kami buat baru rancangan teknokratis, yang sudah kami buat sejak tahun lalu.

Adanya perkembangan ini, nantinya di RPJMN final, insya alloh akhir tahun selesai, masalah ibu kota pasti sudah termuat dengan segala detailnya," jelasnya.

Sementara saat dimintai tanggapan Gubernur Kaltim, Isran Noor soal dicoretnya nama Bukit Soeharto, ia lebih memilih bergurau dengan awak media.

"Tenang saja, Belanda sudah lari," ujarnya berkelakar. 

Gubernur Kaltara Dukung Kaltim