Bukit Soeharto Gagal Jadi Ibu Kota Negara, Ini Alasannya
Taman Hutan Raya Bukit Soeharto yang ditawarkan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor sebagai kawasan Ibu Kota Negara di Kaltim pupus sudah.
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani | Editor: Samir Paturusi
Sementara itu, lima gubernur di Kalimantan menyampaikan pemaparan tentang rancangan pembangunan lima tahun mendatang di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Novotel Balikpapan, Selasa (20/8/2019).
Masing-masing gubernur memberikan penjabarannya tentang rencana pembangunan di daerahnya.
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menjelaskan tentang berbagai rencana pembangunan yang akan direalisasikan kedepannya.
Salah satu proyek yang dipresentasikan adalah pabrik pembangunan smelter.
Namun untuk membangun itu harus membutuhkan sumber daya listrik.
Karena itu, pemerintah Kalimantan Utara akan membangun bendungan PLTA di kawasan Sungai Kayan.
PLTA direncanakan akan dibangun di tahun 2019.
"Misalnya tahun ini pembangunan PLTA-nya. Maka tahun depan industri smelter sudah dimulai. Begitu juga industri lain," kata Irianto Lambrie, seraya menyebut infrastruktur pendukung berjalan secara barengan.
Biaya pembuatan PLTA diperkirakan memakan biaya sekitar ratusan triliun rupiah.
"Kalau hitungan 1 megawatt listrik PLTA itu kan secara universal 1,5 sampai 2 juta USD. Bisa ratusan triliun (rupiah)," kata Irianto.
Untuk pembangunan smelter berdasarkan segi kelayakan.
Menurutnya, iklim investasi kawasan di Kalimantan berbeda dengan Pulau Jawa.
Biaya lebih menjadi hambatan untuk investasi di Kalimantan.
Di sela-sela presentasinya ia mengeluarkan statement dukungan terhadap Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara.
"Semua Kalimantan itu sama. Tapi kalau disuruh milih, Kaltim karena terdekat dengan Kaltara," tutur Irianto.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/bappenas-208.jpg)