Tak Cukup Infrastruktur dan Undang-undang, Gubernur Papua Minta Perjanjian Khusus dengan Jokowi
Gubernur Papua Lukas Enembe membeberkan perlakuan tak Indonesia yang diterima Papua, dan minta perjanjian khusus dengan Presiden Jokowi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Tak Cukup Infrastruktur dan Undang-undang, Gubernur Papua Minta Perjanjian Khusus dengan Jokowi.
Gubernur Papua Lukas Enembe membeberkan perlakuan tak Indonesia yang diterima Papua, dan minta perjanjian khusus dengan Presiden Jokowi
Dilansir dari Tribunnews.com, Gubernur Papua Lukas Enembe angkat bicara terkait kondisi daerahnya pascakerusuhan di Papua Barat selama dua hari.
Diketahui, kerusuhan di sejumlah tempat di Papua terjadi, yakni di Manokwari Senin (21/9/8/2019) dan Fakfak, Rabu (21/8/2019).
Hal ini dipicu adanya penangkapan terhadap 43 mahasiswa Papua di Surabaya, dengan tudingan merusak bendera Indonesia, Sabtu (17/8/2019).
Lukas berbicara banyak hal mulai dari pelaku ujaran rasis ke mahasiswa Papua hingga pembangunan Trans-Papua.
Berikut rangkumannya, Kamis (22/8/2019):
1. Minta Aparat Pelaku Rasis Dihukum
Lukas meminta aparat yang melontarkan ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua ditangkap.
Menurutnya, kasus rasisme terhadap warga Papua sudah berlangsung lama dan berulang. ini menyangkut harkat dan martabat orang Papua.
"Karena itu bukan sekali mereka sampaikan. Sudah banyak kali di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Ya pasti mereka tidak terima. Selama orang Papua dihinakan, direndahkan martabatnya, itu pasti mereka ribut," kata Lukas.
Lebih lanjut, Lukas menyatakan saat ini sudah berkomunikasi dengan mahasiswa Papua di Surabaya yang pada akhir pekan lalu mendapatkan persekusi dan ujaran rasis.
Para mahasiswa itu, kata Lukas, sudah memberikan laporan kepadanya.
Lukas menegaskan, mahasiswa Papua di Surabaya tidak ada yang menurunkan bendera Merah Putih.
"Bendera Merah Putih itu diturunkan oleh orang lain. Saya tidak tahu aktor intelektualnya siapa," kata dia.
