Tak Cukup Infrastruktur dan Undang-undang, Gubernur Papua Minta Perjanjian Khusus dengan Jokowi

"Undang-undang 21 itu tidak berjalan, hanya dikasih uang begitu saja kan, kewenangan tidak ada," tambahnya.

"Di Papua undang-undang tertentu, baru satu PP yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) yang lain semua tidak ada. Ini sudah lebih dari 20 tahun. Jakarta tidak bisa kasih," papar Lukas.

3. Sebut Papua Belum Di-Indonesiakan secara Baik

Gubernur Papua Lukas Enembe menuturkan kekecewaannya terhadap sikap masyarakat di luar Papua saat hadir di acara Mata Najwa.

Hal tersebut bermula ketika Najwa Shihab sebagai pembawa acara Mata Najwa meminta Gubernur Papua Lukas Enembe berkomentar soal permintaan maaf yang dilontarkan Gubernur Jawa Timur Khofifah.

"Pak Gubernur ada komentar mengenai permintaan maaf Ibu Khofifah dan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan 'emosi boleh tetapi lebih baik saling memaafkan', apa lagi yang seharusnya bisa dilakukan?" tanya Najwa Shihab dilansir TribunJakarta.com pada Kamis (22/8).

Gubernur Papua lantas menuturkan, perbuatan mengenai rasisme sebenarnya dibenci oleh seluruh dunia.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia selama 74 tahun merdeka namun sikap terhadap masyarakat Papua belum berubah.

Perlakuan masyarakat di luar Papua itu, menurut Gubernur Papua sama seperti apa yang terjadi di masa lalu.

"Ini sama seperti era kolonial. Apa bedanya?" ungkap Lukas Enembe.

"Jadi karena kerap kali terjadi, ini pemicunya membuat yang lain terungkap?" tanya Najwa Shihab.

"Ini pemicu utamanya yang terjadi di Papua. Jadi saya pikir sudah 74 tahun merdeka, NKRI kita jaga, Bhineka Tunggal Ika dijaga. Dari Sambang - Merauke juga harus dijaga," jelas Lukas Enembe.

Bahkan, Lukas Enembe menyatakan, penduduk di Papua sebenarnya merupakan multietnis.

Kendati demikian, Lukas Enembe menilai masyarakat Papua belum di-Indonesiakan secara baik.

"74 tahun merdeka, orang Papua masih juga belum di-Indonesiakan secara baik," ucap Lukas Enembe.