Breaking News

Ibu Kota Baru

Disebut Jatam dan Dahlan Iskan, Menteri ATR dan Dahnil Bantah Prabowo Punya Lahan di Ibu Kota Baru

Jatam dan Dahlan Iskan sebut Prabowo Subianto punya lahan di ibu kota baru, tapi langsung dibantah Sofyan Djalil dan Dahnil Anzar Simanjuntak

Editor: Rafan Arif Dwinanto
(Capture Kompas Tv)
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membeberkan saat mengundang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam Kongres V PDIP. 

TRIBUNKALTIM.CO - Disebut Jatamnas dan Dahlan Iskan, Sofyan Djalil dan Dahnil Anzar Bantah Prabowo Punya Lahan di Ibu Kota Baru.

Jatam dan Dahlan Iskan sebut Prabowo Subianto punya lahan di ibu kota baru, tapi langsung dibantah Sofyan Djalil dan Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dilansir dari Tribunnews.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil membantah calon lokasi ibu kota baru negara dikuasai oleh Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, serta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

Ia menyebut, di sana ada hutan tanaman industri (HTI) yang menjadi bagian dari daerah ibu kota baru.

"Sepanjang yang saya tahu tidak ada yang disebutkan nama tersebut (Hashim dan Luhut), bahwa ada HTI yang akan kena itu iya, tapi bukan milik yang disebutkan tadi," kata Sofyan di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan pemerintah belum bisa menyebutkan lokasi detail dari ibu kota negara baru, yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pasalnya, kini pihaknya tengah melakukan iventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) di lokasi ibu kota baru.

"Tapi kita belum bisa umumkan detailnya masih kita verifikasi, sekarang tim kita di lapangan sedang melakukan IP4T.

Itu kalau IP4T sudah selesai kita akan tahu, dari indikasi awal IP4T itu lebih dari 90 persen adalah tanah negara," jelasnya.

Sofyan juga memastikan, jika nantinya harus ada pembebasan lahan yang akan dipakai untuk lokasi ibu kota baru, hal tersebut akan diselesaikan secara baik.

"Saya pikir, tanah itu relatif baik, tidak terlalu rumit karena banyaknya tanah negara, tapi sepengatahuan saya sampai sekarang tidak ada nama-nama itu," kata dia.

Peringatan Jatam

Sebelumnya, Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Nasional, mencatat industri tambang dan perkebunan menguasai mayoritas kawasan Kalimantan Timur. 

Menurut Koordinator Jatam, Merah Johansyah, oligarki daratan Kalimantan Timur seluas 12,7 juta hektare dikuasai konsesi tambang sebesar 43 persen dan perkebunan 29 persen.

Merah mengatakan terdapat 1.190 izin usaha pertambangan yang berada di dua kabupaten pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari total izin tersebut yang diterbitkan pemerintah Kalimantan Timur sebanyak 625 izin berada di Kutai Kartanegara.

Izin tambang itu berada di Kecamatan Samboja dan Bukit Soeharto yang digadang-gadang menjadi calon wilayah ibu kota baru.

"PT Singlurus Pratama sebagai perusahaan tambang terbesar di Samboja akan sangat diuntungkan," jelas Merah.

Soroti Luas Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Ridwan Kamil: Menurut Saya Boros Lahannya

Inilah Sederet Objek Wisata di Kaltim Lokasi Ibu Kota Baru, Ada yang Tak Kalah dengan Raja Ampat

Merah menerangkan, Singlurus Pratama merupakan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) seluas 24.760 hektare.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved