Ibu Kota Baru
Kaltim Ditetapkan sebagai IKN, Bupati Kukar: Tak Usah Berlebihan soal Spekulan Tanah
Ia mengatakan, kawasan Samboja itu luas, apalagi kabarnya kawasan IKN sampai ke wilayah PPU.
Penulis: Rahmad Taufik |
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyampaikan tak usah berlebihan soal spekulan tanah pasca ditetapkannya Kaltim sebagai ibu kota negara.
Ada isu harga tanah di kawasan Samboja bakal naik pasca ditetapkan kawasan itu sebagai ibu kota.
"Saya nggak sepakat kalau dikatakan ada makelar (tanah), jelas di sana kawasan hutan, dugaan saya koordinatnya di luar area konservasi, tidak usah terlalu berlebihan soal spekulan. Saya kira ini terkendali, apalagi nanti kawasan itu dikuasai negara," kata Edi usai melepas kafilah Kukar dalam ajang MTQ tingkat provinsi di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Kukar, Senin (26/8/2019).
Ia mengatakan, kawasan Samboja itu luas, apalagi kabarnya kawasan IKN sampai ke wilayah PPU.
Menurut Edi, Kukar ini sudah kondusif, jadi jangan diobok-obok.
"Masyarakat Kukar ini sudah bersatu. Kalau ada perbedaan, kita duduk bersama dan dimusyawarahkan. Soal jual-beli tanah sudah ada aturannya dan fungsi pemerintah mengatur," ucapnya.
Edi menambahkan, penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara akan memberi dampak positif, yakni mendorong percepatan pembangunan.
"Infrastruktur dibangun baru, jalan negara di Kukar pasti diperhatikan dengan baik. Nanti penduduknya bertambah, ada investasi, pertumbuhan ekonomi kerakyatan memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, pertimbangan yang diambil presiden salah satu yang mendasari pemerataan pembangunan sehingga tidak terpusat di Jawa atau Jakarta. Jajaran pemerintah siap bekerja dan mengemban tugas ke depan.
"Kita bekerja saja bagian tugas rutin di pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, saya kira keputusan ini didasari kajian yang matang dan data yang lengkap, itu intinya, bukan ujug-ujug diputuskan," kata Edi.
Ia mengaku baru tahu kemarin soal penetapan Kaltim sebagai ibu kota negara.
Keputusan ini melalui proses pengkajian yang panjang dan penelitian oleh tim nasional, tidak hanya dari Kementerian Nasional, tapi juga perguruan tinggi.
"Kajian dilakukan secara komprehensif, Presiden menyebutkan beberapa data di Kaltim, infrastruktur lapangan udara di Samarinda dan Balikpapan, jalan tol, Pelabuhan Samudra Amborawang Laut," tuturnya.
Pemkab Kukar siap menjalankan kebijakan nasional ini sebagaimana disampaikan gubernur.
"Kita nanti selalu koordinasi, kita pasti diundang untuk membicarakan kelengkapan data," ujarnya.
Dalam posisi sekarang, Pemkab menunggu langkah lebih lanjut, langkah awal apa yang akan dilakukan di internal. Beberapa perangkat daerah terkait teknis, seperti camat dan lurah, bisa menghimpun data, terutama data sosial kemasyarakatan yang dinamis.
"Data kependudukan ini terus berkembang, termasuk data penduduk pindah dan datang, kita terus menjaga agar kondisi Kukar tetap aman, tertib, dan kondusif," ucap Edi.
Respons Sandi dan Fahri
Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, Respon Kritis Sandiaga Uno dan Reaksi Keras Fahri Hamzah.
Presiden Jokowi sudah memutuskan ibu kota baru Indonesia akan dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Banyak pihak yang memertanyakan urgensi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini.
Sandiaga Uno dan Fahri Hamzah tak ketinggalan memberi respon soal ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, ini.
Diketahui, biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.
eks Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno pun memertanyakan urgensi pemindahan ibu kota ke Kalilmantan Timur.
"Seberapa urgensi pemindahan Ibu Kota?," tulis Sandiaga dalam akun Instagramnya.
Menurut Sandiaga Uno, pemerintah wajib mengkalkulasi secara detil biaya yang diperlukan membangun ibu kota baru.
Kajian dilakukan meliputi sumber biaya, siapa yang diuntungkan hingga jumlah lapangan kerja yang akan terbuka.
Kendati demikian, Sandiaga Uno mengaku tidak pada posisi menolak rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
"Tapi saya ingin segala biaya serta keuntungan dan kerugiannya harus diperhitungkan matang-matang," tulisnya.
Sandiaga Uno mengaku tak ingin Indonesia kembali berutang demi membangun ibu kota baru.
Pada pemindahan ibu kota negara ini, Sandiaga memosisikan diri sebagai mitra kritis pemerintah.
Dirinya ingin memastikan semua keputusan pemerintah berpihak pada rakyat.
Berikut tulisan lengkap Sandiaga Uno
Seberapa urgensi pemindahan Ibu Kota?
Dalam memindahkan Ibu Kota, harus dipelajari dan dikaji betul berapa biaya yang akan dikeluarkan, biayanya dari mana, menguntungkan untuk siapa, berapa jumlah lapangan kerja yang akan bertambah, untuk siapa lapangan yang tercipta ini, seberapa prioritas serta urgensinya dan apakah ini sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Saya bukan dalam posisi saya menolak, tapi saya ingin segala biaya serta keuntungan dan kerugiannya harus diperhitungkan matang-matang. Saya ingin pemindahan Ibu Kota ini tentunya tidak menambah hutang negara, dan saya ingin kebijakan ini telah melibatkan seluruh pihak, bukan hanya eksekutif saja.
Sebagai mitra yang kritis dan konstruktif saya ingin memastikan segala keputusan dan kebijakan yang pemerintah keluarkan berpihak kepada seluruh rakyatnya, bukan hanya untuk segelintir orang. Dan juga, jika sampai pemindahan Ibu Kota ini terjadi, saya akan pastikan pemeretaan ekonomi betul-betul terjadi, bukan sekedar wacana.
• Sederet Catatan Prabowo Subianto Soal Pemidahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur untuk Presiden Jokowi
• Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Begini Tanggapan Warga di Perbatasan Penajam Samboja
• Begini Skenario Pemindahan ASN dari Jakarta Menuju Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Sementara, komentar bernada minor dilontarkan Fahri Hamzah.
Sepertinya, Fahri menilai para pejabat ingin lari dari tanggung jawab memerbaiki Jakarta.
"Jakarta banjir...
Pejabat mau pindah...
Jakarta akan gempa...
Pejabat mau cari aman..
Jakarta macet...
Biar rakyat aja yg macet...
Pejabat mau ngebut...
Udara Jakarta kotor..
Biar rakyat keracunan...
Pejabat mau udara segar...
Air JAKARTA Kotor...
Ampuuuunnnn..," tulis Fahri.
Melalui akun twitternya, Fahri menilai pemindahan ibu kota merupakan agenda segelintir orang.
"Pemindahan ibu kota Terdengar tidak enak...
Terkesan sebagai agenda segelintir orang...
Bukan kepentingan nasional," tulis Fahri.
Fahri juga menyebut, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukanlah agenda kepentingan nasional.
"Kalau kepentingan nasional adalah keadilan sosial maka daerah2 miskin di timur Indonesia termasuk Papua lebih memerlukan perhatian..masalahnya daerah perlu pemekaran...perlu kewenangan mengelola diri dan otonomi yang besar....tapi 5 tahun ini di-moratorium...." tulis Fahri
• Ibu Kota Indonesia di Kaltim, Apindo Kaltim: Siapkan SDM Jangan Sampai Kalah dengan Orang Luar
• Di Mana Lokasi Persis Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur? Gubernur Isran Noor Akhirnya Buka Suara
• Gubernur Kaltim Isran Noor Merasa Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur Berdampak Positif ke Lainnya
Urgensi Pemindahan Ibu Kota Versi Bappenas
Sementara itu, Bappenas memastikan pembangunan ibu kota baru tak akan mengganggu lingkungan dan hutan di Kalimantan Timur.
Meneruskan informasi Bappenas, akun Twitter Kemristekdikti mulanya menjelaskan mengapa Kalimantan dipilih menjadi lokasi ibu kota baru.
Kenapa Kalimantan?
Agar pembangunan lebih cepat merata, tinggalkan Jawa-sentris, menjadi Indonesia-sentris
- Kalimantan terletak di tengah Indonesia
- Sekitar 57 persen penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa dengan kontribusi PDB nasional sebesar 58,49 persen.
Ada apa dengan Pulau Jawa?
- Terjadi konversi lahan terbanyak
- Terdapat krisis ketersediaan air, terutama DKI Jakarta dan Jatim
- Rawan gempa dan tsunami
Ibu Kota Baru Merusak Hutan? Tidak!!
- Tidak mengganggu lingkungan hidup
- Tidak mengurangi luas hutuan lindung
- Dibangun dengan konsep forest city dengan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 50 persen.
Pemindahan Ibu Kota Negara pakai anggaran kesejahteraan rakyat?
- Pemindahan akan dibiayai swasta, KPBU, dan PNBP dari kerjasama pengelolaan aset yang masuk ke APBN
- Jadi tidak akan menganggu anggaran pembangunan SDM, peningkatan daya saing SDM, dan prioritas lain.
(*)
