Pendukung Petisi 'Coret Capim KPK Bermasalah' Melonjak, Inilah Sosok yang Sempat Jadi Sorotan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Jumlah pendukung petisi online 'Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah!' di www.change.org terus bertambah.

Pantauan TribunKaltim.co pada, Rabu (28/8/2018) sekitar pukul 08.28 WIB, petisi ini sudah didukung lebih dari 56 ribu orang.

Jumlah ini meningkat dibanding, Senin (26/8/2019) pukul 08.01 WIB seperti dilansir Kompas.com yang hanya mencapai 1.700an tanda tangan saja.

Petisi ini dibuat oleh Kurnia Ramadhana sekitar 4 hari lalu dan ditujukan kepada Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia)

Berikut narasi dalam petisi online 'Presiden Jokowi, Coret Capim KPK Bermasalah!'  tersebut.

Sudah tau kalau sekarang sedang berlangsung proses pemilihan Pimpinan KPK?

Agenda ini sangat penting lho! Karena bagaimanapun proses ini akan menentukan masa depan pemberantasan korupsi untuk empat tahun ke depan.

Namun sayangnya proses pemilihan Pimpinan KPK kali ini menyisakan banyak persoalan serius. Mulai dari Panitia Seleksi nya hingga para calon yang mendaftar.

Pertama, Pansel KPK tidak mempertimbangkan rekam jejak para calon pimpinan KPK. Ini dikarenakan dalam nama-nama yang masih dinyatakan lolos seleksi, masih terdapat nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk di masa lalunya.

Ada yang sempat dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik sampai ada yang diberitakan pernah mengintimidasi salah seorang pegawai KPK!

Bahkan nggak nutup kemungkinan ada yang punya konflik kepentingan sehingga akan menyulitkan kerja-kerja pemberantasan korupsi ke depan.

Kalau para Pimpinan KPK punya rekam jejak buruk dan punya konflik kepentingan, semakin lama publik nggak akan percaya KPK bisa bertindak secara objektif lagi. Apa itu baik bagi KPK dan pemberantasan korupsi?

Kedua, mayoritas calon pimpinan KPK yang berasal dari penyelenggara negara maupun penegak hukum nggak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Kalau calon Pimpinan KPK sendiri nggak patuh untuk laporkan harta kekayaannya, apa kabar pejabat negara lainnya?

Terus kenapa juga Pansel KPK ngelolosin calon pimpinan KPK yang nggak patuh laporkan harta kekayaannya? Jika para calon pimpinan KPK dibiarkan dan diloloskan saat tidak taat aturan, maka mimpi kita memiliki seorang pimpinan KPK yang bersih dan berintegritas tidak akan pernah terjadi.

Ketiga, salah seorang anggota Pansel bilang kalau calon pimpinan KPK harus berasal dari sebuah lembaga penegak hukum konvensional. Padahal dibentuknya KPK karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal. Jadi kenapa mesti dipaksakan untuk mengisi kursi pimpinan KPK?