Tolak Permintaan Luhut Lagi, Purbaya: Family Office tak Masuk Skala Prioritas Ekonomi

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memakai APBN dalam pembangunan proyek family office di Bali.
• Purbaya menilai proyek tersebut tidak jelas dan bukan prioritas ekonomi, sehingga tidak layak dibiayai negara.
• Ia bahkan menyatakan belum memahami konsep family office tersebut, dan lebih memilih untuk "mendoakan" proyek itu saja.

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menunjukkan ketegasan sikapnya di tengah desakan elite pemerintahan.

Ia menolak secara terang-terangan permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang ingin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan proyek family office di Bali.

Purbaya menegaskan, meski tidak menolak ide family office secara konsep, dirinya tidak akan mengalokasikan dana negara untuk proyek yang belum memiliki kejelasan dan tidak termasuk prioritas pembangunan ekonomi.

Bahkan ia menyebut belum memahami konsep family office yang digagas Luhut, dan lebih memilih "mendoakan" proyek tersebut ketimbang mendanainya.

Baca juga: Purbaya Pertimbangkan Tambah Dana di Bank Himbara dan BPD, Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen

Selain itu, Purbaya mengaku belum mengetahui seperti apa konsep family office yang akan dibangun di Bali itu.

Namun, Purbaya mengakui ia sering mendengar Luhut membahasnya.

Pembangunan family office diketahui digagas oleh Luhut.

"Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana," tegas Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, dikutip Kompas.com, Selasa (14/10/2025).

"Enggak, saya enggak terlibat. Kalau mau (bangun), saya doainlah. Saya belum terlalu ngerti konsenya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat, apa sih konsepnya," imbuhnya.

Purbaya lantas menekankan, APBN difokuskan untuk mendanai program-program yang bisa berdampak pada ekonomi.

Artinya, kata Purbaya, pembangunan family office bukan menjadi prioritas APBN,

"Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan enggak ada yang bocor," pungkas Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga sempat menolak permintaan Luhut yang menyarankan agar anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipotong.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Era SBY Rakyat Hidup Makmur, Ungkap Alasan Ekonomi Pincang di Era Jokowi

Saran itu disampaikan Luhut, sebab ia menilai penyerapan anggaran MBG sudah membaik.