Undang 261 Kontraktor PT KPC, Bapenda Kutim Ingin NPWP Semua Pekerja Pindah ke Kutim
Harapannya, pendapatan dari sektor pajak ikut meningkat sesuai dengan banyaknya perusahaan dan pekerja yang ada di Kutai Timur.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Upaya peningkatan pendapatan dari sektor pajak, terus dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kutai Timur.
Terutama perolehan pajak dari PPh 21.
Dengan meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur,
untuk menyetorkan pajak penghasilan seluruh karyawannya ke Kantor Pajak di Kutai Timur.
Harapannya, pendapatan dari sektor pajak ikut meningkat sesuai dengan banyaknya perusahaan dan pekerja yang ada di Kutai Timur.
Dengan begitu, pembangunan pun bisa lebih digalakkan dan Pemkab Kutim ke depan tidak terlalu bergantung dari dana bagi hasil.
Upaya menarik pajak pendapatan dari para karyawan perusahaan yang beroperasi Kabupaten Kutai Timur
dilakukan Bapenda Kutim dengan mengundang sebanyak 261 kontraktor perusahaan pertambangan PT Kaltim Prima Coal (KPC), Rabu (28/8).
“Ini bukan menarik pajak tambahan. Tapi hanya memindahkan pembayaran pajaknya ke Kantor Pajak di Kutai Timur.
Dari tempat penerbitan awal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berada di luar Kutai Timur, ke Kutai Timur melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang,” ungkap Kepala Bapenda Kutim, Musyaffa.
Dengan ber NPWP Kutim, diharapkan karyawan melalui perusahaan bisa melaporkan pajaknya secara benar dan jujur serta transparan.
Misalnya total pajak penghasilan yang harus disetorkan melalui perusahaan adalah Rp 100, maka yang dilaporkan juga Rp 100.
Pertemuan bertajuk NPWP Cabang turut serta membangun Kutai Timur yang berkelanjutan, dibuka Wakil Bupati Kasmidi Bulang,
dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang, Windu dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sangatta, Hadiyanto.
“Dari hasil absen perusahaan yang hadir, masih separuhnya belum ber NPWP Kutim.
Kami harapkan ada keseragaman agar semua bisa ber NPWP Kutim.
Ini hanya memindahkan. Dari yang tadinya bayar di luar Kutim, pindah ke Kutim, dimana tempat perusahaan beroperasi.
Tujuannya sama, supaya kita bisa membangun Kutim, lewat kontribusi para pekerja yang ada,” ungkap Wakil Bupati Kasmidi Bulang.
Pajak yang disetor ke Kutim pun tidak semua untuk Kutim. Tapi juga disetorkan ke pemerintah pusat.
Tapi, Kutim bisa mendapat bagian lebih besar. Dengan pendapatan yang lebih besar, imbasnya, pembangunan juga bisa lebih pesat.
“Pekerja perusahaan yang mencari nafkah di Kutim juga terkena imbasnya.
Infrastruktur bisa lebih baik, fasilitas ibadah juga meningkat dan masyarakat setempat juga menikmati manfaat kehadiran perusahaan di daerahnya,” ujar Wakil Bupati Kasmidi Bulang. (sar)
Baca Juga;
Dewan Minta Pemprov Kaltim Perhatikan Pelosok, Masyarakat Masih Butuh Fasilitas Kesehatan
