Ibu Kota Baru
PKB Setuju Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Demi Pemerataan Pembangunan
Ya pasti. Kami sangat mendukung pemindahan ibu kota untuk pemerataan pembangunan," kata Muhaimin, Partai Kebangkitan Bangsa.
Terkait hal ini, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan produk hukum yang dibutuhkan.
Sebelum akhir tahun 2019 ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) penetapan Daerah Khusus Ibu Kota akan diserahkan ke DPR.
Untuk anggaran, jelas Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, sebenarnya sudah ada.
Hanya saja, jumlahnya tidak begitu besar.
Alasannya, di tahun 2020 masih lebih banyak di persiapan, penyelesaian masterplan, building desain, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan untuk memudahkan konstruksi dalam skala besar.
Nantinya, anggaran akan tersebar di beberapa kementerian, di antaranya di Bappenas, ATR BPN, PUPR dan lainnya.
"Jadi jangan melihat angka besar karena memang angka besarnya itu baru terjadi ketika masa konstruksi dimulai," katanya.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga menekankan bahwa anggaran untuk ibu kota baru ini tidak akan menitikberatkan pada APBN.
"Jadi APBN ini benar-benar hanya untuk memulai. Tapi mulai tahun depan, kita mulai menggerakkan yang namanya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) kemudian kerja sama pemanfaatan aset. Yang nantinya kita harapkan masuk sebagai PNBP yang dipakai untuk menutupi jatah APBN tadi," ujarnya,
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lewat DPR, Cak Imin Janji PKB Muluskan Rencana Pemindahan Ibu Kota."