Pemerintah Pusat Bangun PLBN, Pemprov Kaltara Sodorkan Beberapa Masukan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kalimantan Utara bakal menyodorkan sejumlah masukan terkait pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midan dan Sei Pancang di Kabupaten Nunukan.

Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Setprov Kalimantan Utara Samuel ST Padan mengungkapkan, masukan tersebut bukan hanya menjadi buah pikiran Pemprov Kaltara semata, melainkan melibatkan sejumlah stakeholder terkait di daerah.

"Kami melaksanakan rapat selama 3 hari berturut-turut bersama jajaran TNI/Polri, Bea CUkai, Karantina, Disdukcapil, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Disperindagkop, dan lainnya.

Masukan-masukan dari instansi-instansi ini akan kami sampaikan kepada Mendagri sekaligus Kepala BNPP," sebut Samuel, Minggu (1/9/2019).

Menjelang pembangunan fisik dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) masing-masing di Krayan dan Sebatik itu, ada sejumlah aspek lain yang perlu diperhatikan.

Infrastruktur misalnya, akses menuju dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tersebut harus lebih mudah, dan bisa diakses dari semua daerah di Kalimantan Utara.

"Utamanya akses darat. Karena kita tahu, akses ke Krayan misalnya sejauh ini belum tembus. Kita daerah mendorong agar pemerintah (pusat) juga segera mempercepat progres pembangunan jalan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) itu. Utamanya pembangunan ruas Malinau-Krayan," sebut Samuel.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) juga memerlukan infrastruktur pendukung lain untuk penguatan pertahanan negara sekaligus menjadikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat ekonomi baru bagi masyarakat perbatasan.

Untuk itu sebut Samuel, pihak TNI dan Polri dilibatkan dalam rangka penyiapan sistem pengamanan di pintu perlintasan nanti.

Lalu sebagai pusat ekonomi baru, menjadi peran Disperindagkop dan Kementerian Perdagangan yang dianggap perlu melakukan perannya secara aktif dalam Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

"Karena potensi ekonomi hadirnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) nanti, cukup terbuka. Bagaimana masyarakat kita bisa menjual produknya sampai negara tetangga. Tentu hal itu perlu disiapkan," ujarnya.

Adapun pengawasan perlintasan barang sebut Samuel tentu akan menjadi tugas dan tangung jawab Bea Cukai, Karantina, termasuk Disdukcapil setempat.

Dan yang perlu digarisbawahi sebutnya ialah penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Samuel, masukan yang berkembang dalam pertemuan, perlunya melibatkan masyarakat setempat lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

"Perlibatan di sini dalam artian, sesuai kompetensinya. Kita dorong agar pemerintah mau memberikan pelatihan, atau bahkan menyekolahkan masyarakat setempat, untuk kemudian ditempatkan mengabdi di perbatasan.

Tentu jika masyarakat setempat, akan betah mengabdi di daerah perbatasan," ujarnya.