Defisit BPJS Kesehatan Tarif Naik, Belanja Daerah Bontang tuk Subsidi 80 Ribu Peserta Meningkat

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Belakangan ramai dikabarkan soal defisit BPJS Kesehatan, yang berdampak juga ke Bontang, Kalimantan Timur.

Rencana penyesuaian tarif premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan 2 kali lipat mendapat perhatian serius dari Pemkot Bontang, Kalimantan Timur.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menanggapi pesimis kenaikan bakal membuat sejumlah iuran JKN para peserta bakal terhambat, khususnya bagi peserta mandiri bukan subsidi APBN ataulun APBD Bontang.

“Yah bakal sulit bayar apalagi peserta yang membayar secara mandiri bukam tanggungan perusahaan atau Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujar Neni kepada Tribunkaltim.co, Senin (2/9/2019) malam.

Neni menambahkan, rencana tersebut juga bakal berimbas terhadap belanja daerah untuk mensubsidi PBI BPJS Kesehatan bagi warga miskin.

Pemkot Bontang tercatat menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan sekitar 80 ribu warga.

“Pasti bakal naik lagi iuran untuk BPJS Kesehatan warga, tapi kami komitmen untuk menanggung biaya kesehatan masyarakat,” ujar Neni.

Bahkan, Pemkot Bontang tetap menanggung biaya kesehatan bagi warga miskin yang daftar nama mereka dicoret kepesertaan oleh Kementerian Sosial beberapa waktu lalu.

“Saya minta RSUD Bontang jangan pernah tolak warga Bontang yang punya kartu JKN walaupun nama mereka tidak aktif, harus diterima dan dirawat sebaik baiknya,” ungkapnya.

Untuk menyiasati persoalan pembayaran iuran JKN tersebut pemerintah bakal menjalin koordinasi dengan perusahaan di sekitar Bontang agar menyalurkan dana tanggung jawab sosial mereka untuk urusan kesehatan. “Kami harap perusahaan bisa menyalurkan CSR mereka di bidang kesehatan juga,” ungkapnya. 

Di tempat terpisah, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Fahmi Idris menyebut, defisit keuangan BPJS Kesehatan akan semakin besar jika kenaikan iuran tidak disetujui DPR RI.

Sebab, ia memprediksi bahwa defisit BPJS kesehatan akan naik setiap tahunnya, bahkan pada 2024 diprediksi mencapai Rp 77,9 triliun.

Hal itu disampaikan Fahmi Idris dalam rapat kerja bersama Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dan pemerintah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

"Proyeksi di 2019-2024 kalau kita melihat ini, artinya kalau kita tidak melakukan upaya-upaya yang bersifat policy mix, artinya meningkatkan iuran kaitannya dengan upaya-upaya bauran kebijakan, maka akan terjadi defisit ini semakin lebar," ucap Fahmi.

Bahkan, ia menyebutkan bahwa di tahun 2020 BPJS akan defisit sebesar Rp 39,5 triliun.