Pilkada Kaltara

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pilkada Kaltara Lebih Cepat Lebih Baik

Mas Suryanata Al Islami mengungkapkan, perlu ada percepatan proses NPHD berhubung telah memasuki bulan September.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pilkada Kaltara Lebih Cepat Lebih Baik
TribunKaltim.Co/Muhammad Arfan
Penjabat Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015 Triyono Budi Sasongko menyambangi Kantor KPU Kalimantan Utara dalam persiapan Pilkada pertama provinsi termuda di Indonesia ini, tahun 2015 silam. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara Suryanata Al Islami mengaku telah bertemu Asisten I Setprov Kalimantan Utara, Sanusi, membahas perihal alokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Utara Tahun 2020, Senin (2/9/2019).

Kepada Tribunkaltim.co, Suryanata Al ISlami mengakui, pertemuannya tersebut menegaskan kembali subtansi PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

"Yang mana dalam PKPU tersebut diatur bahwa batas akhir penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Anggaran Pilkada paling lama 1 Oktober 2019," katanya kepada Tribunkaltim.co pada Senin (2/9/2019) siang.

Lalu dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan GubernurGubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD disebutkan bahwasanya pencairan dilakukan paling lambat 14 empat belas hari kerja terhitung setelah penadatanganan NPHD.

Mas Suryanata Al Islami mengungkapkan, perlu ada percepatan proses NPHD berhubung telah memasuki bulan September, namun belum pernah dilakukan pertemuan bersama antara KPU dan Pemprov dalam rangka mensinkronasasikan anggaran yang diusulkan KPU.

"Kami menyarankan sebaiknya digelar pertemuan. Mengingat waktu terus berjalan. Jangan sampai justru terlampaui 1 Oktober," sebut Suryanata Al Islami di Tanjung Selor, Senin (2/9/2019).

Suryanata mengungkapkan, dari hasil pertemuannya dengan Asisten I Setprov, bahwasanya Pemprov Kalimantan Utara menyatakan sedang dilakukan pembahasan di internal pemprov yang pada gilirannya akan diatur jadwal pertemuan dengan KPU.

"Pak Asisten juga menyatakan tadi bahwa Pemprov berkomitmen mematuhi tanggal tersebut. Tetapi kalau bisa lebih awal, juga akan lebih baik," sebutnya.

Selain soal waktu, KPU juga menegaskan bahwa selain tersedianya anggaran, kecukupan anggaran juga penting.

"Jangan sampai anggarannya tidak cukup. Tetapi InsyaAllah saya kira itu, kita ada pengalaman tahun 2015. Mudahan-mudahan bisa sekaligus, karena tahun 2015 itu langsung sekaligus pencairan," ujarnya.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved