Rencana Kenaikkan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen Mendapat Penolakan Dari Buruh di Bogor

Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen mulai mendapat penolakan sejumlah piha

Rencana Kenaikkan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen Mendapat Penolakan Dari Buruh di Bogor
(KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMAN)
Ilustrasi_Rencana kenaikkan iuran BPJS Kesehatan mendapat penolak sejumlah pihak 

TRIBUNKALTIM.CO-Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen mulai mendapat penolakan sejumlah pihak.

Bahkan sejumlah elemem buruh di Kota Bogor, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Balai Kota Bogor, Senin (2/9/2019).

Isu mengenai rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga turut jadi agenda yang disuarakan massa.

Ketua DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan menyebutkan, pemerintah seharusnya memperbaiki dulu sistem pelayanan sebelum memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Iwan mengemukakan, kenaikan iuran akan memberatkan masyarakat, khususnya kaum buruh.

"Tapi belum pelayanan itu baik, justru pemeritahan sekarang mau merencanakan menaikkan iuran naik BPJS Kesehatan sebesar 100 persen.

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Kepala Cabang Balikpapan Akui Semua Daerah Alami Defisit

Harga BBM Naik Mengikuti Iuran BPJS Kesehatan? Simak Penjelasan dari Pertamina Ini

Iuran BPJS Kesehatan Naik Dua Kali Lipat, Warga Mulai Berpikir Beralih ke Asuransi Swasta

Ini yang menjadi substansi kawan-kawan pekerja buruh menolak," ucap Iwan. Massa buruh meminta Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor untuk menjadi jembatan yang menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

"Setelah dari Balai Kota, kami akan melanjutkan unjuk rasa ke Gedung DPRD. Intinya kami menolak adanya rencana kenaikan iuran BPJS," kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, pemerintah daerah akan menyuarakan tuntutan kaum buruh tersebut ke pemerintah pusat.

Ade menilai, pemerintah pusat juga harus melihat gejolak di lapangan sebelum mengambil keputusan.

Cara Menkeu Sri Mulyani Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Iuran Bulanan Dinaikan Sebesar Ini 

Meninggal Dunia di Luar Hubungan Kerja, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Santunan Rp 24 juta

"Kami menghargai karena ini dalam rangka memperjuangkan aspirasi. Menurut saya sangat rasional. Karena ini revisinya ada di tingkat pusat, insya Allah kami akan rekomendasikan agar menjadi pertimbangan di pusat," kata Ade. (*)

Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved