Pilkada Samarinda
Rapat Anggaran Pilkada 2020, Pihak Pemkot dan KPU Samarinda Belum Menemui Kata Sepakat
Usulan anggaran sudah kami terima dari Rp. 44 miliar menjadi Rp. 55 miliar. Angka itu kami peroleh dari pemangkasan belanja pegawai.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO SAMARINDA - Rapat pembahasan penetapan anggaran pemilihan kepala daerah Pilkada Samarinda dalam Pilkada 2020, Kalimantan Timur antara Pemkot Samarinda dan KPU Samarinda belum menemui kata sepakat.
Sebelumnya penyelenggara pesta demokrasi KPU telah menyebutkan, bahwa mereka ingin anggaran Pilwali Samarinda 2020 mendatang sebesar Rp. 57,6 miliar, namun Pemerintah Kota Samarinda hanya dapat menyanggupi jumlah anggaran sejumlah Rp. 55 miliar.
Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan, besaran anggaran Pilkada pada tahun 2019, yang bisa disanggupi oleh pemerintah sebesar Rp. 55 miliar.
Hal tersebut ditenggarai persoalan defisit, yang sedang menghantui anggaran pemkot Samarinda.
Bahkan Sugeng menuturkan, untuk mendapatkan jumlah itu saja, pemerintah harus melakukan rasionalisasi terlebih dahulu.
"Usulan anggaran sudah kami terima dari Rp. 44 miliar menjadi Rp. 55 miliar. Angka itu kami peroleh dari pemangkasan belanja pegawai," ungkap Sugeng, Senin (9/9/2019).
Dia menjelaskan, saat ini APBD Perubahan ada Rp. 3,2 triliun, 47 persen akan dipakai untuk belanja pegawai, sementara sektor pendidikan yang tadinya 20 persen naik menjadi 26 persen.
Dia menambahkan, dalam menggunakan anggaran itu harus bijak terlebih saat ini badai defisit melanda. Itu sebabnya kalkulasi matang dilakukan agar anggarannya itu tepat guna dan pas, tak ada sisa penggunaan anggaran.
"Daripada duitnya parkir di sana (KPU). Lebih baik digunakan untuk keperluan yang lain," pungkasnya.
Rasionalisasi juga sudah dilakukan pemkot demi anggaran pilkada, namun hasil dari pembahasan penetapan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Samarinda 2020 antara pemkot dan KPU Samarinda, hingga saat ini jumlah penentuan anggaran masih stagnan dinominal Rp. 55 miliar.
Sementara itu Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat sendiri masih mematok jumlah anggaran dengan angka Rp. 57,6 miliar.
Firman memaparkan, sebelumnya dalam empat kali penyelenggaraan pesta demokrasi, pihaknya telah melakukan penyusutan program demi mendapatkan angka Rp57,6 miliar.
Sebelumnya nominal anggaran awal mencapai Rp. 75 miliar, namun setelah masuk ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), membuat jumlah nominalnya turun menjadi Rp.73 miliar lalu menjadi Rp.69 miliar lebih dan terakhir pemkot kembali memangkas hingga Rp.44 miliar, yang kemudian akan dilakukan penyesuaian lagi.
"Kami sudah melakukan pemangkasan lho! Kalau dipangkas terus, bagaimana program mau jalan," paparnya.
Dia kemudian menjelaskan mengenai pemangkasan tersebut, sebagai contoh dimisalkan dari biaya perjalanan dinas yang semula Rp. 2 miliar, kini menjadi Rp. 1,6 miliar.
"Dana perjalanan dinas itu bukan untuk plesiran, kami menjalankan tugas untuk memenuhi kewajiban. Jumlah yang kami ajukan sudah sesuai, dan tidak bisa dirubah lagi," katanya.
Lanjut Firman mengungkapkan, dari dana ini penyelenggara pesta demokrasi tersebut bisa melakukan verifikasi ijazah.
Syukur bila para kandidat itu sekolah di Samarinda.
Dirinya mencegah kekhawatiran, apabila para kandidat tersebut berasal dari luar daerah seperti Jawa, Sumatra dan Sulawesi. Tentu memerlukan ongkos perjalanan lebih.
"Harga tiket pesawat enggak murah dan tentunya tak bisa sendiri, belum lagi biaya makan dan penginapan. Dan paling tidak kandidat yang dari luar daerah, minimal hadir berdua biasanya dengan tim suksesnya. Belum lagi urusan mencari tempat cetak ijazah, kan juga masuk hitungan," terangnya lagi.
Disampaikannya, untuk biaya perjalanan dinas ini juga melingkupi koordinasi dengan KPU RI, yang meminta penyelenggara di setiap daerah harus ke Jakarta untuk menyerahkan kelengkapan berkas persiapan penyelenggaraan, yang dimana urusan tersebut dikatakanya tak bisa diselesaikan dengan berkirim surat elektronik atau surel (e-mail) maupun pesan WhatsApp.
"Kami harap sebelum 21 September, pemkot sudah punya solusi sebab kami harus ke Jakarta untuk konsolidasi. Nanti pasti ditanya soal ongkos pilkada dan saya enggak mau itu terjadi sementara daerah lain sudah beres semua," pungkasnya.
(Tribunkaltim.co/Yodak)
