Berita Pemprov Kalimantan Utara

Sudah 30 Perizinan Perhutanan Sosial Diterbitkan di Kaltara

total luasan hutan yang dapat dikelola masyarakat sekitar hutan dengan metode PS di Kaltara saat ini, mencapai 42.273 hektare.

Sudah 30 Perizinan Perhutanan Sosial Diterbitkan di Kaltara
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie 

///ada infografis//terpisah//
Tekfot :
Humas Pemprov Kaltara
--headshot Gubernur Kaltara===

TANJUNG SELOR – Pada tahun ini, sebanyak 29 surat keputusan (SK) pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Utara dengan metode perhutanan sosial (PS) diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Plus, 1 SK diterbitkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut)—sebelum dibaurkan menjadi KLHK.

Rinciannya, 29 SK dari KLHK itu terdiri dari, 19 SK untuk Hutan Desa (HD), 7 SK Hutan Kemasyarakatan (HKm), 3 SK Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan 2 SK Kemitraan Kehutanan. Ditambah 1 SK HD yang diterbitkan Kemenhut.

Adapun total luasan hutan yang dapat dikelola masyarakat sekitar hutan dengan metode PS di Kaltara saat ini, mencapai 42.273 hektare.

Dituturkan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, program PS sendiri adalah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar. Yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.

“Jadi, PS ini menjadi benda legal bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektare. Kalau di Kaltara, target dari KLHK itu, seluas 109 ribu hektare,” kata Irianto yang didampingi kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kaltara Syarifuddin, baru-baru ini.

Penerbitan SK pengelolaan hutan dengan metode PS tahun ini, mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Dari data Dishut Kaltara, tahun lalu jumlah SK yang diterbitkan hanya sebanyak 21 SK.

“Untuk pengelolaannya, HD dikelola oleh LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa), bukan kelompok tani. Sementara untuk HKm dan HTR boleh dikelola kelompok tani hutan (KTH), koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),” ungkap Gubernur.

Berkaitan dengan batas luasan, dalam pengelolaan PS tidak ada ketentuannya kecuali untuk skema kemitraan.

“Kalau masyarakat bermitra dengan UPT KPH (Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan) maka luas maksimalnya 2 hektare per kepala keluarga (KK). Sedangkan jika bermitra dengan perusahaan yang memiliki izin konsesi, maka luasannya maksimal 5 hektare per KK. Jadi, belum ada ketentuan batas luasan kecuali skema kemitraan,” ucap Irianto.

Grafis Perhutanan Sosial di Kaltara
Grafis Perhutanan Sosial di Kaltara (HUMASPROV KALTARA)
Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved