Pilkada Kutim

4 Hari Pasca Ditutup, Belum Ada yang Kembalikan Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati ke PDIP

pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kutai Timur sudah ditutup

4 Hari Pasca Ditutup, Belum Ada yang Kembalikan Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati ke PDIP
TribunKaltim.co/Margaret Sarita
Salah satu kader PDIP yang mewakilkan pada tim PAC untuk mengambil formulir pendaftaran beberapa waktu lalu 

TRIBUNKALTIM.CO - Masa pengambilan formulir pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kutai Timur sudah ditutup, sejak Minggu (8/9/2019) lalu.

Saat ini, merupakan masa pengembalian formulir pendaftaran. Namun, hingga Kamis (12/9/2019) sore, belum ada satupun dari mereka yang mengambil formulir kemarin, mengembalikan berkas pendaftaran.

“Belum ada yang mengembalikan sampai hari ini. Kami masih terus menunggu saja. Karena batas pengembalian formulir masih ada lima hari lagi. Yakni berakhir pada 17 September 2019 mendatang,” kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Kutim, Faizal Rachman.

Seperti diketahui, selama sepekan Sekretariat DPC PDIP Kutim membuka kesempatan pengambilan formulir pendaftaran, ada sembilan tokoh masyarakat yang mengambil formulir pendaftaran. Baik mengambil sendiri maupun mengutus tim pemenangan.

Mereka yang mengambil formulir juga berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari legislator, politikus, pengusaha, mantan Bupati Kutai Timur, hingga Bupati Kutai Timur yang saat ini masih menjabat.

Kesembilan tokoh tersebut adalah, Agiel Suwarno, Yusuf T Silambi, Kinsu, Mahyunadi, Mastur Jalal, Ismunandar, Sobirin Bagus, Rusmiyati serta Ardiansyah Sulaiman. “Penjaringan yang dilakukan PDIP Kutim, terbuka untuk umum.

Jadi siapa saja silakan mengambil formulir dan melakukan pendaftaran,” kata Faizal.

Mereka yang mengembalikan formulir, menurut Faizal harus menyertai persyaratan yang ditetapkan.

Antara lain, bebas narkoba dan tidak pernah dihukum, bila pejabat negara, harus melampirkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir, menyampaikan biografi dan misi visi yang akan diusung.

(*)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved