Breaking News

Imam Nahrawi Tersangka

Ada Sudah Nyatakan Siap, Ini Sosok Mengemuka Gantikan Imam Nahrawi, Satunya Kandidat Kuat Ketua DPR

Perbicangan seputar siapa pengganti Imam Nahrawi sebagai Menpora ini mengemuka setelah Imam Nahrawi resmi mengundurkan diri.

Penulis: Doan Pardede | Editor: Budi Susilo
(tribunnews.com/abdul majid)
Imam Nahrawi saat melakukan konferensi pers pengunduran dirinya sebagai Menpora di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2019). 

Berikut kumpulan kabar terkini siapa pengganti Imam Nahrawi, sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Muncul nama Puan Maharani

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani. (istimewa)

Nama Puan Maharani muncul sebagai satu di antara sosok yang akan mengisi pos Kemenpora untuk sementara waktu.

Hal ini dikatakan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

Ia menyarankan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjuk Plt atau pejabat baru di Menpora.

Jokowi cukup menugaskan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu untuk merangkap jabatan Menpora hingga akhir periode Kabinet Kerja I selesai Oktober mendatang.

Baca juga :

Ada Kolam Renang hingga Ruang Tamu Gaya Marocco, Begini Megah dan Luasnya Rumah Menpora Imam Nahrawi

Imam Nahrawi Tersangka, 3 Agenda Olahraga Terdekat Ini Diharapkan Tak Terganggu, Satunya di Filipina

"Cukup dirangkap saja oleh Menko PMK," ujar pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com.

Sebab, dia menilai, pengganti Imam Nahrawi akan kesulitan untuk melaksanakan tugas sebagai menteri dengan waktu yang hanya satu bulan tersisa.

"Nanti akan kesulitan nanti penggantinya untuk melaksanakan tugas sebagai menteri dengan waktu yang hanya satu bulan."

"Jadi tidak perlu Plt juga, jadi cukup dirangkap Menko PMK," katanya.

2. Tak perlu tunjuk orang baru

Peneliti PSHK Bivitri Susanti saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)
Peneliti PSHK Bivitri Susanti saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN) ()

Hal senada juga disampaikan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved