Tak Mau Tandatangani Pakta Integritas Partai, 6 Legislator PKS Terancam PAW, 4 Orang Asal Balikpapan

Syukri Wahid Cs keberatan, kemudian menolak menandatangani pakta integritas partai. Hal itulah jadi dasar penolakan yang berujung dikeluarkannya SP2

Tak Mau Tandatangani Pakta Integritas Partai, 6 Legislator PKS Terancam PAW, 4 Orang Asal Balikpapan
Tribunkaltim.co/HO PKS Balikpapan
Partai Keadilan Sejahtera 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Belum saja jalankan fungsi dan kerja legislasi periode 2019-2024 ada legislator yang sudah terancam PAW (Pergantian Antar Waktu). Mereka adalah anggota dewan asal Partai Keadilan Sejahterah atau PKS di Kalimantan Timur.

Dari informasi yang dihimpun Tribunkaltim.co, ada 4 legsilator di parlemen Balikpapan, kemudian masing-masing 1 orang di kota Samarinda dan Bontang.

Enam anggota dewan tersebut diketahui tak mau menandatangi pakta integritas yang dikeluarkan partai kepada anggota yang duduk di kursi wakil rakyat masing-masing daerah.

Saat ini mereka telah mendapat surat peringatan (SP) 2 oleh partai. Tinggal naik setingkat lagi, ancaman sanksi organisasi lebih berat bisa saja terjadi. Pemecatan yang sejalan dengan ancaman PAW dari parlemen bisa saja dihadapi keenam wakil rakyat asal PKS tersebut.

Belakangan diketahui, keenam anggota dewan yang menerima SP2 itu menolak beberapa poin di dalam pakta integritas, yang dianggap subyektif dan tak berlandaskan dengan hukum positif.

Tribunkaltim.co mencoba mengonfirmasi salah satu legislator Balikpapan yang terancam di-PAW, Syukri Wahid caleg yang mengumpulkan 4,252 di Balikpapan Utara, ia pun membenarkan hal tersebut.

"SP berkaitan dengan ketidakmauan kami menandatangani pakta integritas partai," kata Syukri Wahid saat dihubungi lewat sambungan telepon oleh Tribunkaltim.co pada Minggu (22/9/2019).

Penolakan yang dilakukan Syukri Wahid dan kelima rekannya bukan tanpa alasan. Kendati pakta integritas itu perintah partai yang dituangkan dari surat edaran DPP PKS. Namun menurutnya, asas partai tak boleh bertentangan dengan hukum.

"Dalam sebuah hubungan seseorang yang bersepakat dengan orang lain, harus ada azas kehendak, juga azas kesepakatan. Ibarat jual beli, pasti dong, sesama penjual dan pembeli harus ridho, kalau salah satu pihak tidak merasa ridho berarti ada ruang berdiskusi. Prinsipnya itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Syukri menyebut tak seluruh poin dalam pakta integritas tersebut ditolak pihaknya. Mereka keberatan dengan beberapa poin yang dianggap subyektif, tak berlandaskan hukum positif dan terkesan dipaksakan.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved